REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan pertemuan virtual dengan Victoria Kwakwa, World Bank Vice President for East Asia and Pacific dan One Kahkonen, Country Director for Indonesia and Timor Leste pada Kamis (24/06). Pertemuan membahas tiga agenda pokok terkait carbon, program mangrove dan dukungan untuk implementasi pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (UUCK) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kelengkapan operasional, supervisi standar lingkungan, pengawasan, dan law enforcement.
Dikatakan Menteri Siti, isu-isu tersebut merupakan isu yang sangat relevan sebagai bagian dari langkah korektif yang terus berlangsung selama kepemimpinannya. Siti mengungkapkan saat ini Indonesia telah memiliki UUCK yang merupakan Omnibuslaw yang menyelaraskan banyak undang-undang menjadi satu.
Dengan UUCK, ia menyebut kerangka peraturan tentang lingkungan sekarang menjadi lebih komprehensif, solid, dan ramah investasi tanpa menghilangkan perlindungan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan telah disahkannya UU nomor 11 tahun 2020 tersebut, peraturan turunannya di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah selesai, yaitu PP terkait KLHK dan juga 7 Peraturan Menteri LHK yang menggantikan sebanyak 88 Permenhut, Permenlh dan Permenlhk.
Semua ini dilakukan untuk membentuk tata cara kerja baru yang lebih sederhana secara prosedur dan sedapat mungkin menghilangkan hambatan kerja birokrasi. Ia juga menjelaskan hal ini sebagai upaya mengatasi berbagai kebuntuan dalam penyelesaian masalah-masalah terkait hutan yang sudah sangat lama, belasan hingga puluhan tahun. Oleh karenanya Menteri Siti menyambut atas kemungkinan dukungan World Bank pada pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting dan pekerjaan besar tersebut .
Menanggapi hal tersebut Victoria Kwakwa menyatakan isu-isu yang disebutkan oleh Siti merupakan hal penting yang menjadi perhatian World Bank dan bisa mendapatkan dukungan World Bank, seperti isu ekonomi karbon yang akan sangat membantu upaya Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi melalui salah satunya berupa perdagangan karbon. Menurut Kwakwa, World Bank sangat mendukung negara-negara yang punya ambisi tinggi dalam mengendalikan perubahan iklim dan pembangunan yang berkelanjutan.
"Saya sangat senang dengan berbagai hasil diskusi yang telah terjadi selama ini terkait carbon pricing dalam kaitan dengan membentuk pasar karbon kami sangat mendukung penuh upaya ini. Mari kita menuju langkah selanjutnya. Kami punya pengalaman dalam mendukung China dalam isu perdagangan karbon," ujar Victoria.
Victoria pun mengungkapkan Indonesia merupakan negara penting dan salah satu kekuatan ekonomi dunia. Jika Indonesia mengalami progres baik atas isu pengendalian perubahan iklim, maka akan berpengaruh besar untuk negara sekitarnya di Asia bahkan juga secara global. Perdagangan karbon diupayakan untuk memenuhi komitmen Indonesia kepada masyarakat internasional sesuai dengan target NDC.
Selanjutnya Siti menjelaskan Indonesia mengalami perubahan kebijakan yang fundamental dengan disahkannya UUCK. UUCK mengembangkan prosedur birokrasi yang sistematis dan lebih sederhana namun efektif, sehingga membuat kegiatan-kegiatan pembangunan untuk kepentingan publik, seperti agenda dan proyek strategis nasional, dan bisnis untuk ekonomi dapat bergerak maju tanpa kendala birokrasi dan prosedural.
Mendengar hal tersebut Victoria sangat senang dan berharap Indonesia semakin maju. World Bank sangat siap mendukung program-program pembangunan di Indonesia melalui bantuan pendanaan untuk memperkuat kapasitas, dampingan teknis para ahli untuk implementasi melalui kerangka acuan yang sistematis.
Hadir secara langsung mendampingi Menteri Siti yakni Direktur Jenderal PPI Laksmi Dhewanti, Kepala BLI Agus Justianto dan Plt. Kepala Biro KLN. Selanjutnya secara virtual hadir Wamen LHK, Alue Dohong, Sekretaris Jenderal Bambang Hendroyono, Direktur Jenderal PKTL Ruandha Agung, Direktur Jenderal Gakkum Rasio Ridho, Direktur Jenderal PSLB3, Rosa Vivien, dan Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika