REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Politik LIPI, Fachry Ali menyebutkan, bahwa saat ini di Indonesia tidak ada sosok yang seperti BJ Habibie. Presiden ke-3 RI itu, kata Fachry, rela kehilangan jabatannya sebagai Presiden demi mewujudkan Indonesia sebagai negara Demokrasi.

Menurut Fachry, ada dua kekuatan yang dimiliki BJ Habibie. Pertama, sebagai bapak teknologi, di mana kemampuannya sebagai saintis ia gunakan untuk mendapatkan sumber politik, kemudian yang kedua, BJ Habibie juga dikenal sebagai aktor yang mendukung lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indinesia (ICMI).

"Konsolidasi high educated muslim yang terjadi pada waktu itu adalah yang pertama kalinya terjadi di Indonesia," kata Fachry Ali, dalam Webinar LP3ES, Memperingati 85 tahun BJ Habibie, Jumat (25/6).

Fachry melanjutkan, hampir semua pendukung ICMI adalah mereka yang terdidik dan hasil didikan barat. ICMI menjadi political base bagi BJ Habibie, sehingga menjadi independen terhadap pengaruh politik dari Soeharto. 

BJ Habibie lanjutnya, menjadi Presiden yang mengawali bagaimana medemokratisasikan Indonesia untuk mengetahui suara masyarakat yang sebenarnya. BJ Habibie memilih jalan memberikan kebebasan pers. 

"Itulah jasa BJ Habibie bagi perkembangan pers bebas Indonesia di era demokrasi," ujarnya.

Pemimpin negara dan menteri-menteri negara Asia dan lainnya berkeyakinan akan adanya pembangunan politik yang demokratis pada masa kepemimpinan BJ Habibie. Demokratisasi ini sambung Fachry, yang menjadi dasar kebijakan ekonomi politik Indonesia pada masa itu. 

"BJ Habibie mengambil risiko kehilangan posisi beliau sebagai Presiden. Baginya, yang penting pemilu bebas dan bersih dapat diselenggarakan. Dengan dibukanya kebebasan pers dan demokratisasi, sistem politik berubah menjadi berbasis dukungan masyarakat. Ini semua menjadi salah satu legacy dari BJ Habibie," tutur Fachry.

"Sukses membangun demokrasi dan berhasil melaksanakan pemilu paling bersih ke dua selama Indonesia merdeka," ucapnya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika