REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mengecam keras langkah kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) atas hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menilai langkah tersebut sebagai wujud nyata 'gila kekuasaan'.
"Selain tak punya legal standing untuk mengatasnamakan atau membawa-bawa Partai Demokrat, apalagi sebagai Kepala KSP tindakannya ini mempertontonkan bentuk insubordinasi atas keputusan pemerintah yang telah diambil secara sah berdasarkan undang-undang untuk menolak hasil KLB abal-abal, dan tetap mengakui hasil Kongres V Jakarta 2020 yang sebelumnya telah disahkan pemerintah," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangan tertulisnya, Ahad (27/6).
Ia menilai perbuatan Moeldoko tersebut tercela dan memalukan. Kamhar beranggapan, sebagai mantan Panglima TNI, sepak terjangnya justru menunjukkan KSP Moeldoko adalah pribadi yang defisit nilai-nilai ksatria dan keperwiraan.
"Publik mencatat berbagai sandiwara dan kebohongan KSP Moeldoko. Katanya hanya ngopi-ngopi, ternyata aktif konsolidasi dan tanpa malu-malu hadir pada kegiatan KLB abal-abal yang tak punya legal standing. Sekali lagi memalukan," kata dia.
Ia mengira Moeldoko akan menyadari kesalahannya setelah penolakan Menkumham pada akhir Maret lalu. Namun menurutnya langkah gugatan yang dilakukan KSP Moeldoko saat ini menunjukkan ia tak punya etika dan moralitas sebagai negarawan.
"Sungguh tak pantas dan tak layak atas jabatan yang kini diembannya. Kami menghormati bahwa menunjuk kepala staf presiden adalah hak prerogatif presiden. Namun kami memastikan bahwa Moeldoko bukanlah pribadi yang pantas dan tepat untuk itu," ucapnya.
Sebelumnya Kuasa Hukum Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Rusdiansyah, secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan materi gugatan meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu yang mana menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025.
"Gugatan ini kami ajukan selain untuk kepentingan hukum klien, kami persembahkan untuk rakyat Indonesia dan dunia demi tegaknya hukum, keadilan, hak asasi manusia dan demokrasi, dna agar ke depan tidak ada lagi hak-hak dan kedaulatan anggota dirampas," kata Rusdiansyah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika