MCCC DIY Minta Gubernur Lakukan Pembatasan Lebih Ketat
Rep: Wahyu Suryana/ Red: Yusuf Assidiq
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY yang membawahi MCCC, Arif Jamail Muis. | Foto: Dokumen.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Perkembangan kasus penularan covid di DIY semakin mengkhawatirkan. Data harian Dinas Kesehatan DIY per 27 Juni 2021, ada 830 kasus terkonfirmasi positif, sehingga total akumulasi kasus aktif ada 8.917 atau 15,41 persen.
Untuk DIY, positivity rate sebesar 25,46 persen dan Bed Occupancy Rate (BOR) sudah sebesar 85,37 persen. Berdasarkan kondisi itu, Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) DIY menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur DIY.
"Kami menilai perlu diambil kebijakan pembatasan sosial berskala DIY yang lebih ketat untuk menekan atau menurunkan potensi penularan," kata Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY yang membawahi MCCC, Arif Jamail Muis, Senin (28/6).
Di antaranya, menekan mobilitas pekerja, maksimalkan skema Work From Home ke ASN dan pekerja sektor formal lain 1-2 pekan ke depan, kecuali sektor vital. Menunda dan menghentikan kegiatan yang potensial menimbulkan kerumunan, tanpa kecuali.
Baik kegiatan pariwisata, pembelajaran tatap muka sekolah, kegiatan sosial maupun ritual keagamaan sampai penularan dapat dikendalikan. Menggelorakan solidaritas dan modal sosial masyarakat seperti aktivasi Satgas RT, RW, dukuh atau desa.
Disertai sikap sembada pemerintah dengan tutur atau pelatihan taktis, motivasi, pendampingan satgas komunitas oleh pemdes/pemkab/pemprov, dan memberi sumber daya kepada komunitas, serta doa, kebijakan yang kredibel, konsisten, bisa dipercaya.
Untuk sektor hilir yang meliputi respons kedaruratan dan penanganan medis, Arif meminta Gubernur DIY memberikan suatu jaminan kepada relawan dan pekerja medis. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak mereka secara tepat waktu.
Arif juga meminta pemerintah agar menjamin ketersediaan kebutuhan respons medis berupa APD sesuai standar dan obat-obatan. Termasuk, kebutuhan oksigen medis yang beberapa waktu belakangan ini kebutuhannya meningkat drastis dan sempat langka.
"Kepada pemerintah pusat, MCCC DIY meminta segera mencairkan klaim dari RS-RS atas penanganan medis yang sudah dilakukan dalam respons pandemi baik untuk 2020 maupun 2021. Sumber daya berupa cash flow tersebut sangat dibutuhkan RS-RS yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk pelayanan lebih lanjut," ujar Arif.
Selain itu, Arif meminta Gubernur DIY untuk mengajak insan pers, tokoh masyarakat, dan tokoh agama agar bergerak bersama. Melakukan kolaborasi memberi edukasi, komunikasi risiko yang tepat, sahih, dan argumentatif bagi masyarakat.
"Itu semua agar terbangun kesadaran bersama untuk mitigasi yang lebih baik dan solid, melawan segala bentuk hoaks dan pernyataan-pernyataan yang melemahkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini," katanya.
Terakhir, Arif meminta vaksinasi lebih masif, merata dan berkeadilan melibatkan lebih banyak sumber daya dan modal sosial DIY. Mobilisasi keberadaan puskesmas, polindes, bidan desa, dan sumber daya medis perguruan tinggi untuk akselerasi.
"Lalu, kelompok-kelompok rentan seperti difabel, pekerja sektor informal, perlu mendapat afirmasi sebagai kelompok sasaran vaksinasi di DIY," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
