REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan menghadiri acara Munas Kadin yang akan diselenggarakan pada 30 Juni nanti di Kendari, Sulawesi Tenggara. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Roesan Roeslani, penyelenggaraan Munas Kadin ini akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan juga dilakukan screening menggunakan PCR test.
"Acara ini dilaksanakan di ruangan terbuka, dengan prokes yang sangat ketat, semua dilakukan dengan PCR dan semuanya mengacu pada prokes yang sangat ketat. Dan Alhamdulillah Bapak Presiden mendengarkan dan tentunya insya Allah bapak Presiden menyampaikan menghadiri acara di Kendari," ujar Rosan usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/6).
Rosan mengaku, kedatangannya ke Istana yang juga didampingi oleh Anindya N Bakrie dan juga Arsjad Rasjid ini untuk melaporkan persiapan Munas Kadin yang akan segera diselenggarakan. Selain itu, dalam acara ini juga akan dilakukan vaksinasi massal yang rencananya akan diikuti oleh 15 ribu peserta.
"Rencananya sekitar 200 orang tapi secara terpisah, jadi yang dengan bapak Presiden itu hanya 100 orang saja. Itu terbuka di tengah laut acaranya dan persiapannya sudah berjalan dengan baik," jelasnya.
Rosan menegaskan, penyelenggaraan Munas ini akan tetap berjalan sesuai dengan peraturan PPKM mikro. Ia juga mengatakan, saat ini Kendari tak masuk dalam zona merah, sehingga penyelenggaraan Munas tetap bisa diselenggarakan.
"Kita ikuti aturan pemerintah, berapa banyak persentasenya, dan semua yang datang itu di PCR," ucapnya.
Untuk diketahui, penyelenggaraan Munas Kadin ini juga mendapatkan sorotan dan tentangan dari para anggotanya lantaran diselenggarakan saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tinggi. Para anggota pun meminta agar penyelenggaraan Munas ditunda.
"Kami semua menginginkan Munas ditunda demi kemanusiaan. Kami tidak ingin Kadin menimbulkan atau membuat klaster baru. Kami tidak ingin sia-sia upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan, termasuk vaksinasi gotong royong, padahal itu sudah diapresiasi dunia luar," kata Wakil Ketua Umum Kadin Suryani Motik dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Ahad (27/6).
Suryani menuturkan, permintaan penundaan Munas juga diikuti oleh 6 persen Anggota Luar Biasa (ALB). Permintaan penundaan itu meliputi acara konvensi dan Munas Kadin. Menurut dia, permintaan penundaan tidak terkait soal kapasitas, melainkan karena dikhawatirkan acara tersebut pasti akan menimbulkan kerumunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika