REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD— Pemerintah Irak mengecam serangan udara Amerika Serikat (AS) ke milisi yang memiliki hubungan dengan Iran di sepanjang perbatasan dengan Suriah. 

Irak mengatakan akan 'mempelajari semua opsi hukum' untuk mencegah aksi ini terulang. 

Kabinet Irak yang dipimpin Perdana Menteri Mustafa Al Kadhimi menggelar rapat keamanan darurat pada Senin (28/6). Satu hari setelah Amerika Serikat menggelar serangan. Irak mengatakan aksi Amerika Serikat telah melanggar kedaulatan Irak.

Pemerintah Kadhimi cukup jarang mengkritik tindakan Washington. Perdana menteri itu cukup ramah pada Amerika Serikat dan mencoba memeriksa kekuatan milisi-milisi yang memiliki hubungan dengan Iran.

Pejabat pemerintah Irak mengatakan mereka tidak ingin diseret ke eskalasi saling balas antara Washington dan Teheran. Kelompok-kelompok yang diincar Amerika Serikat adalah faksi milisi yang didukung Iran dan beroperasi di sebagai aparatus paramiliter Irak.

Ahad (27/6) kemarin Amerika Serikat mengatakan telah menggelar serangkaian serangan udara terhadap milisi-milisi bersenjata yang didukung Iran di Irak dan Suriah. Serangan ini untuk merespon serangan drone yang dilakukan milisi-milisi tersebut ke personil dan fasilitas Amerika Serikat di Irak.

Dalam pernyataannya, militer Amerika Serikat mengatakan serangan itu menargetkan fasilitas operasional dan gudang senjata di dua lokasi di Suriah dan satu lokasi di Irak. Pentagon tidak mengungkapkan apakah ada korban jiwa atau terluka dalam serangan tersebut.

Perintah serangan ini datang langsung dari Presiden Joe Biden. Ini kedua kalinya dia memerintahkan serangan balasan terhadap milisi bersenjata yang didukung Iran sejak mulai menjabat lima bulan yang lalu.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika