REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Instruksi Gubernur sebagai pedoman untuk penataan tambak udang di daerah itu agar sesuai dengan aturan. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan peternakan udang menjadi salah satu alternatif meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Tambak udang sudah mulai dilirik di Sumbar. Kita tentu mendukung semua potensi yang ada sebagai salah satu upaya mendorong perekonomian masyarakat, tetapi harus ditata sesuai aturan," kata Mahyeldi, Selasa (29/6).
Mahyeldi menyebut saat ini berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar luas tambak udang telah mencapai 7.700 hektare dengan hasil mencapai 2000 ton pertahun.
Potensi itu kata dia masih bisa dikembangkan karena panjang garis pantai di Sumbar mencapai 1.973,24 kilometer.
"Artinya masih banyak kawasan yang masih bisa dikembangkan untuk tambak," ucap Mahyeldi.
Meski demikian pada satu sisi di lapangan ditemukan ada beberapa hal yang perlu dilengkapi di antaranya terkait RTRW dan izin lingkungan.
Bercermin dari beberapa daerah lain seperti di Pantai Utara Jawa (Pantura) eksplorasi dan ekploitasi tambak yang berlebihan memiliki efek negatif seperti penurunan permukaan daratan di tepi pantai.
Mahyeldi menilai langkah-langkah strategis harus segera dilaksanakan karena kewenangannya berada di pemerintah kabupaten/kota. Untuk penataan itu perlu dibahas dengan Bupati dan Wali Kota yang memiliki wilayah pantai.
Menurut Mahyeldi, selain perlu menyiapkan revisi Perda RTRW, Bupati dan Wali Kota juga perlu menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepentingan informasi terkait investasi.
"Jika ada RTRW dan RDTR, bisa dihitung berapa potensi yang ada di sepanjang pantai sehingga bisa dikomunikasikan pada investor," kata Mahyeldi menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika