REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Presiden Brasil Jair Bolsonaro kembali mengirim pasukan ke Amazon untuk meningkatkan pengawasan melawan penebangan dan pembukaan lahan ilegal. Bolsonaro bertindak di tengah kritik internasional terhadap lonjakan deforestasi, dua bulan setelah menarik misi militer serupa.
Bolsonaro menyerukan tentara untuk pergi ke negara bagian Para, Amazonas, Mato Grosso, dan Rondonia hingga akhir Agustus. Perintah itu diterbitkan pada Senin (28/6) tapi tidak memberikan rincian tentang jumlah pasukan yang akan dikerahkan atau biaya operasi.
Wakil Presiden Brasil Hamilton Mourao mengatakan kepada wartawan awal bulan ini bahwa penempatan militer di Amazon dapat diperpanjang lebih dari dua bulan dengan datangnya musim kemarau. Ketika kemarau, orang membakar hutan untuk membuka lahan pertanian dan peternakan.
Penempatan militer ini menandai ketiga kalinya Bolsonaro mengirim pasukan ke Amazon setelah dua pengerahan Operasi Hijau Brasil berakhir pada April. Setiap misi melibatkan ribuan tentara. Namun, para ahli lingkungan mengatakan militer tidak siap dan memiliki kemampuan yang terbatas.
Deforestasi Amazon telah meningkat selama beberapa tahun terakhir dan semakin melonjak setelah Bolsonaro terpilih sebagai presiden 2018. Dia berulang kali menyerukan pengembangan hutan hujan.
Penghancuran hutan tersebut telah menimbulkan kecaman internasional. Belum lama ini pemerintahan Presiden AS Joe Biden mendesak Bolsonaro agar bersikap keras terhadap pembalakan liar.
Pada 2020, deforestasi di Amazon Brasil mencapai tingkat yang cukup tinggi sejak 2008. Menurut data yang dirilis bulan ini oleh Proyek MapBiomas, 98,9 persen deforestasi memiliki indikasi ilegal, baik yang dilakukan di dekat mata air, di kawasan lindung, atau dilakukan tanpa izin yang diperlukan. Regulator lingkungan Brasil mengenakan denda hanya dalam lima persen dari kasus ini.
Sekretaris Eksekutif Observatorium Iklim, Marcio Astrini, menyebut pengerahan militer terbaru sebagai “layar asap” yang akan memungkinkan pemerintah mengklaim memerangi deforestasi. Dia mencatat inisiatif sebelumnya yang sebagian besar didanai oleh pemerintah Norwegia dan Jerman, telah ditangguhkan sejak 2019.
"Pemerintah telah mengambil serangkaian tindakan yang hanya menghancurkan kapasitas pemantauan negara, seperti menghentikan denda lingkungan,” kata Astrini.
Astrini menambahkan regulator juga telah berhenti menghancurkan mesin yang digunakan untuk pembalakan liar. Rencana Bolsonaro untuk mengirim tentara datang setelah pemerintah AS menyerukan untuk membatasi deforestasi Amazon dalam upaya membantu menahan perubahan iklim. Bolsonaro mengatakan Brasil tidak memiliki cukup dana untuk melakukannya sendiri, meskipun faktanya negara itu melakukannya pada awal abad ini.
AS telah menjelaskan mereka akan bersedia untuk berkontribusi setelah Brasil mencatat kemajuan nyata dalam memerangi deforestasi. Tiga pejabat pemerintah Brasil yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada The Associated Press bahwa pembicaraan antara AS dan Kementerian Lingkungan Brasil telah terhenti. Salah satu pejabat mengatakan keputusan untuk mengerahkan pasukan dimaksudkan untuk menunjukkan niat baik pemerintah Brasil kepada AS.
Pada 23 Juni, Menteri Lingkungan Ricardo Salles mengumumkan pengunduran dirinya di tengah kritik tajam atas dua penyelidikan yang melibatkan dugaan operasi kayu ilegal. Dia menyangkal semua tuduhan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika