REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Saat ini tercatat sudah 110 tahun industri sawit Indonesia berkembang. Tetapi masalahnya, koperasi petani sawit belum didukung secara serius agar bisa mencapai kemandirian dan bisa menjadi sebuah badan usaha yang menjadi tumpuan sawit rakyat dalam pengelolaan sawit secara nasional. 

Dengan tidak ada perhatian kepada koperasi, akibatnya petani sawit swadaya tidak terkoneksi dengan industri pengolahan sawit. Bahkan, petani sawit swadaya tetap tetap saja menjual buah sawitnya kepada tengkulak dengan kerugian sekitar 30 persen dari harga yang harusnya di terima.  

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan kondisi ini harus menjadi evaluasi dari pemerintah. Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah agar pembangunan industri kelapa sawit nasional harus berbasis gotong royong yang bertumpu pada pemberdayaan petani sawit rakyat melalui koperasi sawit. 

SPKS menilai tidak ada roadmap sawit nasional secara jelas yang ditetapkan oleh pemerintah agar bisa menjadi panduan bersama pelaku sawit, termasuk koperasi petani dalam membangun sawit nasional. "Akibatnya sawit nasional sekarang ini tidak ada ekosistem yang saling mendukung perusahan swasta tidak ada kemitraan dengan koperasi-koperasi petani," kata Mansuetus di Jakarta, Rabu (30/6).  

Saat ini misalnya, kata Mansuetus, program industri biodiesel sawit yang dibangakan oleh pemerintah belum belum melibatkan petani sawit sebagai penyuplai bahan baku melalui kemitraan perusahan dan petani sawit swadaya.  

"Devisa negara dari sawit memang besar sekitar Rp 321 triliun setiap tahunnya data dari pemerintah, tetapi ini masih sangat kecil jika di bandingkan dengan keuntungan yang didapat 10 pengusaha taipan sawit di Indonesia," kata Mansuetus. 

Plt Kasubdit Hasil perkebunan Non Pangan Lainya Kementerian Perindustrian, Lila Harsyah Bahtiar menambahkan, Indonesai saat ini memiliki visi industri hilir sawit menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia. Sehingga Indonesia mampu menjadi price setter (penentu harga) CPO global.     

Ikuti Whatsapp Channel Republika