Rabu 30 Jun 2021 21:22 WIB

Sejumlah Pelaku Usaha di Cirebon Masih Langgar PPKM

Kota Cirebon, Jawa Barat, terus berupaya mencegah penyebaran Covid-19.

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Mas Alamil Huda
Sebuah gang ditutup untuk umum di Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Rabu (30/6). Banyak wilayah di Kota Bandung melakukan upaya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara Mikro sebagai upaya mencegah lonjakan kasus Covid-19.
Foto: Edi Yusuf/Republika
Sebuah gang ditutup untuk umum di Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Rabu (30/6). Banyak wilayah di Kota Bandung melakukan upaya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara Mikro sebagai upaya mencegah lonjakan kasus Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Kota Cirebon, Jawa Barat, terus berupaya mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya dengan memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Namun, sejumlah pelaku usaha di Kota Cirebon masih ada yang melanggar aturan tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satpol PP Kota Cirebon, Toto Suharto, menerangkan, Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 443/SE/54-PEM tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro. Hal itu untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon. "Tapi sejumlah pelaku usaha masih ada yang melanggar aturan itu," kata Toto, Rabu (30/6).

Toto menyebutkan, ada sekitar 20 persen pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut. Adapun pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha di antaranya beroperasi hingga melebihi pukul 20.00 WIB.

Dalam aturan PPKM Mikro, jam operasional pusat perbelanjaan, hiburan malam, usaha pariwisata, restoran, rumah makan, PKL, rapat dan sejenisnya serta kegiatan budaya dan lainnya, dibatasi hanya sampai pukul 20.00 WIB.