Kamis 01 Jul 2021 05:36 WIB

Pemkab Bogor Kembali Relaksasi Pajak Daerah Hingga Agustus

Relaksasi bisa merangsang para wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, kembali menerapkan relaksasi pajak mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2021. Kebijakan ini menyusul keberhasilan pada 2020 yang mampu mengumpulkan pajak lebih dari target. (Ilustrasi Bayar Pajak Online)
Foto: Foto : MgRol_92
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, kembali menerapkan relaksasi pajak mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2021. Kebijakan ini menyusul keberhasilan pada 2020 yang mampu mengumpulkan pajak lebih dari target. (Ilustrasi Bayar Pajak Online)

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, kembali menerapkan relaksasi pajak mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2021. Kebijakan ini menyusul keberhasilan pada 2020 yang mampu mengumpulkan pajak lebih dari target.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor Arif Rahman di Cibinong, Bogor, Rabu (30/6), menyebutkan bahwa relaksasi pajak berupa penghapusan denda administrasi itu, berlaku untuk pelaku usaha dan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). "Ini dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19," kata Arif.

Baca Juga

Ketentuan berlaku untuk wajib pajak (WP) yang memiliki piutang PBB-P2, yakni pengurangan pokok pajak hingga 5 persen dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 sampai tahun pajak 2017. "Ada juga penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 tahun pajak 2017 sampai dengan 2020 bagi yang membayar tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2021," ujarnya.

Arif berharap, kebijakan relaksasi tersebut bisa merangsang para wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya, hingga berujung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Seperti diketahui, penerimaan pajak di Kabupaten Bogor tahun 2020 mencapai Rp1,7 triliun atau melampaui target Rp1,5 triliun, meski di tengah pandemi COVID-19.

"Alhamdulillah kami berhasil melampaui target pajak daerah sebesar 114,12 persen, dari target yang kami tetapkan pada perubahan 2020. Tentu ini capaian yang sangat luar biasa," ungkap Arif.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement