Sunday, 10 Jumadil Awwal 1444 / 04 December 2022

Sunday, 10 Jumadil Awwal 1444 / 04 December 2022

10 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Luhut: Kepala Daerah Langgar PPKM, Bisa Diberhentikan

Kamis 01 Jul 2021 11:38 WIB

Rep: Intan Pratiwi / Red: Agus Yulianto

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Foto: ANTARA/Aprillio Akbar
Para kepala daerah harus benar-benar mengawasi kegiatan masyarakatnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mneteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh kepala daerah membantu mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait PPKM ini. Dia juga meminta, para kepala daerah bisa menerjemahkan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat ke peraturan daerah. 

Dia mengatakan, para kepala daerah ini harus benar-benar mengawasi kegiatan masyarakatnya agar lonjakan covid bisa dikendalikan. "Gubernur, bupati dan wali kota melarang aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Ini harus kerja sama dan pengawasan semua pihak," ujar Luhut dalam konferensi pers, Kamis (1/7).

Luhut juga mengatakan, akan menindak tegas para kepala daerah yang tidak menjalankan kebijakan pemeritah pusat dalam hal PPKM Darurat ini. "Dalam hal gubernur, bupati dan wali kota tidak melaksanakan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat dan ketentuan poin-poin di atas, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujar Luhut.

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile