REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Sejumlah rumah sakit rujukan penanganan penyakit Covid-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga kini belum menerima pembayaran klaim penanganan pasien corona. Padahal, klaim sudah diajukan sejak Oktober 2020.
"Untuk klaim penanganan akhir tahun 2020 sudah kami ajukan pada bulan Oktober 2020. Termasuk untuk klaim tahun 2021 ini juga sudah diajukan periode Januari-Mei 2021 dengan nilai klaim berkisar Rp18 miliar," kata Direktur Rumah Sakit Aisyiyah Kudus, Hilal Ariyadi, Kamis (1/7).
Sementara sebelum bulan Oktober 2020, kata dia, pihaknya sudah mendapatkan pembayaran klaim sebesar Rp5 miliar. Namun, penundaan pembayaran klaim yang terlalu lama juga berpengaruh terhadap arus kas rumah sakit.
Hilal berharap pembayaran klaim terjadwal karena rumah sakit swasta juga membutuhkan pemasukan dan menjaga arus kasnya stabil. Sedangkan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari juga tidak mungkin ditunda.Untuk menutupi kekurangan biaya operasional, selain ditutup dengan klaim BPJS Kesehatan sekitar Rp3 miliar per bulan juga ada dana talangan untuk operasional rumah sakit.
Hal serupa juga dialami Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi Kudus klaim biaya penanganan pasien Covid-19 beberapa bulan di tahun 2020 hingga kini belum cair, sedangkan saat ini sudah memasuki bulan Juli 2021. Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus Abdul Aziz Achyar berharap bisa segera cair, meskipun saat ini masih memiliki dana cadangan yang berasal dari dana sisa lebih pembiayaan tahun sebelumnya hingga Rp 60 miliar.
"Kami perkirakan kemampuan membayar kami masih cukup hingga bulan Agustus 2021. Karena kami juga memiliki sumber pendapatan lainnya, seperti klaim BPJS Kesehatan sekitar Rp 6 miliar per bulan, serta pelayanan pasien umum karena masih tersedia dua bangsal umum, bangsal jiwa, bangsal nifas dan bersalin serta PICU-NIKU yang tidak bisa diubah menjadi tempat isolasi corona," katanya.
Terkait biaya operasional setiap bulannya, kata dia, memang lebih besar dibanding sebelumnya karena saat ini ada perubahan bangsal, menyusul ada lima bangsal yang ditutup untuk dialihkan ke bangsal khusus pasien corona yang totalnya ada delapan bangsal. Keputusan tersebut, otomatis mengubah alur pintu masuk dan keluar sehingga menambah beban biaya operasionalnya.
Kemudian ada penambahan peralatan pendukung, seperti ventilator sehingga menambah beban biaya pengeluaran."Belum lagi biaya untuk keamanan tenaga kesehatan dan petugas lainnya yang setiap hari harus memakai alat pelindung diri (APD) yang pengeluarannya lebih dari Rp10 miliar," demikian Abdul Aziz Achyar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika