Jumat 02 Jul 2021 15:52 WIB

Apindo Jabar Dukung PPKM Tapi Minta Stimulus dari Pemerintah

Dengan situasi dunia usaha yang seperti ini, pengusaha menanggung dampak luar biasa

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Seorang pekerja berada di sebuah rumah makan yang sepi di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,  Ahad (9/5/2021). Sejak adanya larangan mudik lebaran yang ditetapkan pada 6 Mei 2021 lalu, pengusaha menyatakan penghasilan mereka di H-5 Idul Fitri 1442 H menurun hingga 90 persen bahkan sebagian pengusaha memilih untuk menutup tokonya.
Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi
Seorang pekerja berada di sebuah rumah makan yang sepi di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ahad (9/5/2021). Sejak adanya larangan mudik lebaran yang ditetapkan pada 6 Mei 2021 lalu, pengusaha menyatakan penghasilan mereka di H-5 Idul Fitri 1442 H menurun hingga 90 persen bahkan sebagian pengusaha memilih untuk menutup tokonya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mendukung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021. Menurut Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik, keputusan seperti ini jelas harus didukung semua pihak agar pandemik Covid-19 segera berakhri.

Karena, menurut Ning, PPKM Darurat dijalankan mengingat sebaran virus corona varian delta yang semakin masif dan berdampak pada lonjakan orang yang terpapar. Walaupun, para pelaku usaha sebenarnya mulai merasakan ada perbaikan ekonomi beberapa waktu terakhir.

"Dunia usaha sebenarnya kemarin sudah mulai bounch back. Namun apa boleh buat, pasti mengalami perlambatan atau bahkan betul-betul stagnan pada dunia usaha tertentu untuk beberapa waktu ke depan," ujar Ning kepada wartawan, Jumat (2/7).

Menurut Ning, meski memberikan dukungan pelaku usaha tidak bisa bersantai. Karena, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti memberikan gaji atau pembayar cicilan pinjaman yang dilakukan selama pademi.

"Dengan situasi dunia usaha yang seperti ini, pengusaha menanggung dampak luar biasa sehingga untuk sedikit meringankannya dibutuhkan stimulus dari pemerintah dalam hal perpajakan, misalnya, restrukturisasi pinjaman dan penurunan bunga bank, atau bentuk lain," papar Ning.

Ning mengatakan, hal yang harus diutamakan pemerintah sekarang adalah percepatan pendistribusian vaksin untuk masyarakat. Vaksinasi ini, termasuk para pekerja di sektor padat karya yang yang memiliki kontak lebih sering dengan pekerja lain."Mereka ini menjadi pejuang garis depan untuk ekonomi keluarga," katanya.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement