REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Hal itu diungkapkan Guterres sehari setelah otoritas militer Myanmar membebaskan ribuan tahanan yang ditangkap karena menentang kudeta.

"Kami mengulangi seruan kami untuk segera membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang, termasuk Presiden Win Myint dan anggota dewan negara bagian Aung San Suu Kyi," kata juru bicara Guterres, Eri Kaneko.

Myanmar membebaskan lebih dari 2.000 tahanan pada Rabu (30/6). Mereka ditahan atas tuduhan penghasutan karena ikut berpartisipasi dalam aksi protes. Sebagian besar penentang militer telah ditahan, dan beberapa diantaranya dijatuhi dihukum, di bawah undang-undang yang terkait penyebaran berita palsu. 

“Kami tetap sangat prihatin atas berlanjutnya kekerasan dan intimidasi, termasuk penangkapan sewenang-wenang, oleh aparat keamanan,” kata Kaneko.

Jurnalis Amerika Serikat (AS) yang ditahan, Daniel Fenster tampak kehilangan berat badan. Kasus Fenster atas tuduhan penghasutan ditunda di pengadilan Myanmar hingga 15 Juli. Fenster ditahan di bandara internasional utama pada Mei saat dia bersiap untuk meninggalkan Myanmar.

Wakil direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson, mengatakan, penahanan berkelanjutan terhadap Fenster sangat keterlaluan dan d harus dibebaskan. “Pelaporan independen tentang apa yang terjadi di lapangan di Myanmar tidak boleh dianggap sebagai kejahatan,” ujarnya. 

Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di kota terbesar Myanmar Yangon pada Kamis (1/7), dan membakar seragam militer. Mereka juga meneriakkan seruan demokrasi setelah militer melakukan kudeta, da  menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

"Apa yang kita inginkan? Demokrasi! Demokrasi!"  teriak pengunjuk rasa saat mereka berlari melalui jalan-jalan sambil menyemburkan asap berwarna-warni.

"Untuk rakyat! Untuk rakyat," teriak mereka.