REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Tani Centre IPB mengkritisi kebijakan pemerintah dalam mengimpor beras ketan khusus 'Sarinah'. Beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand oleh PT Sarinah (Persero) itu dinilai telah mengusik sosok Sarinah yang selama ini diketahui sebagai simbol nasionalisme.

"Kebijakan ini mengingkari janji Presiden Jokowi untuk tidak impor beras, tapi sebaliknya sekarang malah masuk beras khusus," kata Ketua Tani Centre IPB, Dr Hermanu Triwidodo, dalam diskusi daring yang digelar di Bogor, Senin (5/7).

Hermanu meminta kepada pemerintah untuk dapat mengkaji lagi kebijakan impor dengan menggunakan nama dari sosok Sarinah. Ia menjelaskan sosok Sarinah merupakan tokoh penting yang telah mempengaruhi cara berpikir dari Proklamator Ir Soekarno sebagai seorang marhaen.

"Penggunaan nama Sarinah untuk produk impor rasanya menjadi sangat bertentangan dengan tokoh yang selama ini diketahui sebagai simbol nasionalisme dan marhaenisme Soekarno," ujarnya.

Hermanu menyampaikan hal ini karena adanya keluhan dari petani diberbagi daerah. Berdasarkan informasi dari petani ketan Subang, Lumajang, Majalengka dan Bali yang sedang bersemangat dan berusaha melakukan produksi secara efisien untuk memenuhi permintaan pasar maka kebijakan ini sangat bertolak belakang.

Selain itu beras ketan impor Sarinah yang dijual dengan harga Rp 10 ribu, dinilai juga merusak harga yang ada di pasar.

"Informasi dari petani, modal ketan lokal di pabrik dengab mutu yang di bawahnya sedikit, sudah seharga Rp 10 ribu. Artinya kehadiran beras ketan Sarinah ini berpotensi dapat menyulitkan petani lokal kita yang sekarang ini sedang menghadapi kesulitan akibat pandemi Covid," kata akademisi yang pernah menjadi Ketua Gerakan Tani Nusantara (GPN) ini.

Menurut Hermanu, pada masa sulit sekarang seharusnya pemerintah hadir di tengah petani dengan membuat kebijakan yang tidak merugikan.

"Di saat harga petani sedang bagus tapi pemerintah melakuman impor maka sebenarnya pemerintah tidak hadir untuk rakyatnya."

"Kita sayang dan dukung Pak Jokowi tapi kebijakan impor ditambah lagi dengan menggunakan nama Sarinah, rasanya sangat menganggu nasionalisme terhadap negeri ini," kata Hermanu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika