Kota Malang Targetkan 14 Ribu Warga Tervaksinasi per Hari
Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Yusuf Assidiq
Wali Kota Malang, Sutiaji (baju hitam), meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Janti, Kota Malang, Senin (5/7). | Foto: Dokumen.
REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan 14 ribu sampai 15 ribu warga bisa mendapatkan vaksin Covid-19 per harinya. Langkah ini dilakukan agar seluruh warga bisa mendapatkan vaksin secepat mungkin.
Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi memang harus dipercepat. Hal ini penting mengingat pada Agustus nanti secara nasional ditargetkan sudah tervaksin 70 persen penduduk Indonesia.
Berdasarkan data kependudukan, jumlah warga Kota Malang kurang lebih 800 ribuan orang. Sebab itu, sasarannya ada 550 ribuan warga yang sudah harus tervaksin. "Dan sampai saat ini masih 211 ribu warga Kota Malang yang telah divaksin," kata Sutiaji saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di sejumlah titik Kota Malang, Senin (5/7).
Masyarakat dapat mendapatkan vaksin di 96 fasilitas kesehatan yang ada di Kota Malang. Bahkan, warga yang memiliki KTP luar Kota Malang tapi berdomisili di sini juga tetap bisa mendapatkan vaksin. Hal ini karena vaksin berasal dari pemerintah pusat sehingga seluruh warga Indonesia sudah semestinya mendapatkan.
Memasuki hari ketiga PPKM Darurat Covid-19, Sutiaji juga telah meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di beberapa wilayah Kota Malang. Yakni, di Puskesmas Janti dan Poltekes Malang di Jalan Ijen. Kemudian juga meninjau pengaturan pelaksanaan kegiatan esensial sesuai kebijakan di kantor OJK Malang.
Berdasarkan hasil pengamatan, kantor OJK Malang sudah cukup patuh. Bahkan, saat ini mereka hanya menerapkan 15 persen WFO (Work From Office) bagi pegawainya dari aturan yang mengizinkan 50 persen WFO. Hal tersebut menunjukkan sektor perbankan cukup sadar akan masa kedaruratan saat ini.
Menurut Sutiaji, saat ini sudah saatnya masyarakat memiliki kedisiplinan tinggi, terlebih dengan adanya varian baru. Namun yang terjadi di masyarakat justru masih lemah.
Dari segi pemakaian masker, kedisplinan masyarakat sudah 90 persen lebih. Namun untuk menghindari kerumunan dan masih keluar tanpa kepentingan esensial itu masih terjadi. Situasi ini yang seharusnya menjadi peringatan untuk masyarakat luas.
"Yang namanya kantor saja sudah 100 persen WFH. Ini menunjukkan kita tidak boleh pergi ke mana-mana kecuali untuk keperluan-keperluan esensial," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
