Selasa 06 Jul 2021 01:05 WIB

PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Larang WNA Masuk Indonesia

Pengamat menyebut pemerintah harus melarang WNA masuk Indonesia selama PPKM

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Christiyaningsih
Ilustrasi. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Nagan Raya memeriksa suhu tubuh Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China saat tiba di Bandar Udara Cut Nyak Dhien Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Jumat (11/9/2020).
Foto: Antara/Syifa Yulinnas
Ilustrasi. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Nagan Raya memeriksa suhu tubuh Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China saat tiba di Bandar Udara Cut Nyak Dhien Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Jumat (11/9/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan harus tegas melarang WNA masuk ke Indonesia selama PPKM Darurat baik tujuan bekerja maupun berwisata. Untuk itu, Luhut harus berani menutup semua pintu masuk dari luar baik melalui bandara, pelabuhan, dan perbatasan.

Jamiludin menyebut saat pemerintah memberlakukan PPKM Darurat, 20 TKA asal China masuk dengan bebasnya ke Indonesia melalui Bandara Internasional Sultan Hasnuddin, Makassar. Peristiwa tersebut menurutnya sangat mengusik rasa keadilan masyarakat.

Baca Juga

"Rakyatnya diminta berdiam diri di rumah, laksanakan protokol kesehatan dan lakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Sementara dalam waktu bersamaan rakyat Indonesia menyaksikan WNA seolah bebas masuk Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (5/7).

Ia melanjutkan varian Covid-19 mayoritas berasal dari luar negeri, salah satunya varian Delta. Varian ini membuat mayoritas masyarakat terpapar Covid-19 hingga rumah sakit tidak mampu menampungnya. Begitu ganasnya hingga pemerintah menyatakan darurat.

"Masalahnya, apakah Luhut punya nyali menutup semua pintu masuk demi keselamatan masyarakat? Tentu waktu yang akan menjawabnya," kata dia.

Menurutnya pemerintah harus mencegah masuknya varian baru Covid-19 yang lebih ganas dari varian Delta. Hal itu harus dilakukan karena negara harus mengutamakan keselamatan rakyat.

"Keselamatan rakyat menjadi penting karena itu menjadi amanah pembukaan UUD 1945. Siapa pun pemimpin bangsa dan negara ini harus melaksanakan amanah tersebut," tegas Jamiludin.

Sebelumnya diketahui Stakeholder Relations Manager Angkasa Pura I, Iwan Risdianto, membenarkan adanya kedatangan puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kedatangan mereka adalah untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

"Iya benar, mereka (TKA) kerja kontrak perusahaan untuk (membangun) smelter," kata Iwan, Ahad (4/7).

Menurut informasi, 20 pekerja asing asal Tiongkok itu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu (3/7) pukul 20.10 WITA dengan menumpang pesawat Citilink QG-426 dari Jakarta. Mereka selanjutnya akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Bantaeng.

Setibanya di bandara, mereka langsung dibawa pihak perusahaan. Para TKA tersebut sudah dikarantina dan menjalani pemeriksaan swab PCR di Jakarta sebelum tiba di Sulsel.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement