REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sudah dimulai sejak Sabtu (3/7). Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan, berdasarkan evaluasi di 28 titik penyekatan selama tiga hari, banyak kantor atau perusahan nonesensial yang memaksa karyawannya untuk masuk kerja tatap muka pada masa PPKM Darurat. 

Yusri pun mengatakan, kepolisian tidak segan menindak pemilik atau pemimpin perusahaan nonesensial yang mewajibkan karyawannya untuk tetap masuk kantor. "Jangan dipaksakan pegawai untuk kerja, kami akan tindak. Kami tidak main-main, ini tegas kami sampaikan,  karena masih kita temukan," kata Yusri saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (5/7).

Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar melaporkan perusahaan nonesensial yang memaksa karyawan untuk bekerja di luar rumah, bukan work from home (WFH). "Laporkan dan kita akan tindak tegas. Tim juga bergerak dan mengecek kalau ada yang nonesensial masih buka. Kami punya layanan 110, kita punya medsos, atau datang sendiri ke Polda Metro Jaya," tutur Yusri. 

Kepolisian melakukan Operasi Aman Nusa II Lanjutan untuk menyukseskan kebijakan PPKM Darurat. Namun, dikabarkan masih banyak masyarakat yang belum menyadari adanya bahaya Covid-19.

"Evaluasi di semua titik banyak masyarakat yang belum mau sadar. Belum mau ingat bahwa memang bahaya Covid-19 ini," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika