Ledakan Kasus tak Cukup Dicegah dengan Menambah Rumah Sakit

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rr Laeny Sulistyawati, Febrianto Adi Saputro, Dessy Suciati Saputri, Sapto Andika Candra

Kenaikan kasus Covid-19 terus mencetak rekor. Pemerintah pun sudah mengakui telah merancang strategi penanganan Covid-19 apabila kenaikan kasus melebihi 40 ribu atau 50 ribu per harinya.

Baca Juga

Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai yang dibutuhkan adalah kesiapan menghadapinya yaitu menerapkan strategi di hulu dan hilir. Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih, mengatakan, di saat pandemi seperti saat ini, lonjakan kasus bisa terjadi.

"Kemudian kalau pemerintah ada skenario seperti itu artinya sudah mempersiapkan dan merencanakan. Itu sangat tepat kalau di awal seperti sekarang sudah mempersiapkan skenario di hilir dan mengantisipasinya," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (6/7).

Daeng mengatakan penting kesiapsiagaan dan pemerintah telah dipetakan. Sehingga, ia mengapresiasi pemerintah yang berupaya mempersiapkan kemungkinan terburuk lonjakan kasus harian hingga 40 ribu lebih.

Kendati demikian, PB IDI meminta pemerintah juga melakukan upaya di hulu juga supaya ledakan kasus tidak terus terjadi. Sebab, dia melanjutkan, strategi untuk menangani masalah ini ada di hilir dan hulu.

Ia menjelaskan strategi di hilir yang perlu dilakukan yaitu kalau kasus harian Covid-19 benar mencapai 40 ribu atau lebih maka pasien harus mendapat tempat perawatan medis supaya bisa dirawat. Kemudian pemerintah juga harus menyiapkan shelter untuk pasien tanpa gejala dan bergejala ringan. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta untuk menyiapkan obat, oksigen, hingga alat kesehatannya.

Sementara itu, dia menambahkan, strategi di hulu terbagi menjadi dua yaitu pengetatan mobilitas kegiatan penduduk serta mendisiplinkan protokol kesehatan dengan sanksi yang tegas. "Kalau di hilirnya banyak yang sakit, maka di hulunya bisa dikencangkan. Saya kira, pemerintah akan dinamis melihat perkembangan di lapangan, kalau kasus meningkat, saya berkeyakinan bahwa pemerintah memperketat hulu," katanya.

Daeng mewanti-wanti strategi di hulu dan hilir harus dilakukan bersama-sama dan simultan. Kalau hanya melakukan strategi di hilir saja, PB IDI khawatir pasien Covid-19 terus bertambah padahal fasilitas kesehatan juga tidak bisa terus disediakan. Pemerintah, dia melanjutkan, juga harus membayar biaya perawatan pasien Covid-19 yang cukup tinggi.

Meski ia mengakui pemerintah berkomitmen membayar biaya perawatan pasien Covid-19, namun pembiayaannya pasti tidak murah. Selain itu, Daeng meminta strategi di hulu juga dijalankan.

"Kemudian kalau hanya strategi di hulu yang dilakukan juga tidak bisa, karena yang sudah sakit kan juga harus dilayani. Jadi, tidak mungkin yang sudah terinfeksi virus ini tidak dilayani," katanya.

Jadi, dia menegaskan, upaya di hulu dan hilir harus bersama-sama dilakukan terintegrasi secara simultan, dan komprehensif.

Anggota Komisi IX, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah untuk memaksimalkan PPKM Darurat yang diterapkan saat ini. "Maksimalkan saja PPKM Darurat. Jika perlu untuk Jakarta atau Jabotabek lakukan lockdown atau PSBB ketat," kata Mufida kepada Republika.

Ia juga pemerintah menindak tegas perkantoran dan perusahaan non-esensial yang masih mewajibkan karyawannya ke kantor. Menurutnya, perlu dilakukan pengawasan dan penindakan di lapangan terhadap perusahaan yang masih bandel.

"Jangan tebang pilih yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya lagi pada kebijakan yang dibuat pemerintah. Lakukan segala upaya untuk mengerem laju penularan kasus yang sudah sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menambah kapasitas ruang rawat terutama untuk gejala sedang dan berat, termasuk dengan melakukan konversi dari non covid menjadi perawatan untuk covid. Selain itu mendorong pemerintah untuk membuka segera RS Darurat tambahan seperti di Asrama Haji atau tempat-tempat lain yang memungkinkan.

"Segera fungsikan gedung-gedung untuk isolasi bagi yang bergejala ringan dan sedang seperti di Rusun Nagrak dan RS Pasar Rumput. Kerahkan nakes dari berbagai sumber termasuk dari daerah zona hijau, TNI dan Polri," ucap politikus PKS itu.

Selain itu, dirinya juga meminta pemerintah untuk melakukan operasi pasar khusus untuk menjamin ketersediaan obat-obatan dan oksigen (tabung maupun pengisian ulang). Tindakan tegas juga perlu diberikan terhadap spekulan obat-obatan yang saat ini dibutuhkan untuk penanganan covid.

"Jangan lagi berwacana macam-macam. Yang dibutuhkan adalah aksi langsung yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat," tegasnya.

"Jangan lagi lakukan tindakan atau kebijakan yang membuat rakyat kecewa dan tidak percaya keseriusan pemerintah seperti membiarkan TK asing asal China tetap masuk, membiarkan kedatangan dari luar negeri di bandara tetap ramai, tebang pilih dalam penindakan," imbuhnya.

Sebelumnya Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, pemerintah telah memperhitungkan skenario terburuk kasus Covid-19. "Kita sudah hitung worst-case scenario. Jika lebih dari 40 ribu (kasus per hari), bagaimana suplai oksigen, obat, dan rumah sakit, semua sudah kami hitung," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual yang disaksikan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (6/7).

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat itu menyampaikan, Menteri Kesehatan juga telah menyiapkan ruang ICU massal di RS Asrama Haji Pondok Gede. "Kemarin Presiden sudah meninjau ke sana. Kami sudah siap, bisa menampung lebih dari 800 pasien. TNI juga sudah menggelar rumah sakit darurat yang mereka punya," ungkap Luhut.