"Kita sudah lakukan rapat koordinasi beberapa kali. Sekarang kita turun langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan," katanya di Padang, Selasa (6/7).

Audy menilai persoalan yang terjadi sebagian besar terkait administrasi. Selain itu kemungkinan ada keterlambatan pembayaran. Namun secara umum menurut Audy, masyarakat sebenarnya bisa menerima pembangunan proyek strategis nasional ini. Apalagi nilai penggantian lahan juga cukup tinggi.

Ia mengatakan pihaknya akan fokus untuk menyelesaikan dulu masalah administrasi lahan STA 4,2 hingga 6,3 yang sebagian masih ada yang belum bebas.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan pihaknya berkomitmen untuk membantu pembangunan tol dari segi penegakan hukum.

Menurutnya Polda Sumbar sudah melakukan proses hukum terkait pembangunan itu diantaranya terkait premanisme dan rekayasa kepemilikan tanah yang mengganggu proses.

"Saat ini juga ada kasus yang sedang didalami terkait pembangunan tol," ucap Toni.

Kapolda mengajak semua pihak untuk ikut aktif untuk membantu menyelesaikan kendala yang ada agar proyek strategis nasional itu bisa berjalan dengan baik.

Tol Padang-Pekanbaru merupakan sirip dari tol trans Sumatera dengan panjang sekitar 254,80 kilometer yang terdiri atas enam seksi.

Enam seksi itu masing-masing seksi I Padang—Sicincin (36,15 km), seksi II Sicincin—Bukittinggi (38 km), Seksi III Bukittinggi—Payakumbuh (34 km), Seksi IV Payakumbuh—Pangkalan (58 km), Seksi V Pangkalan—Bangkinang (56 km) dan Seksi VI Bangkinang—Pekanbaru (40 km).