REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Singapura menyerukan agar ASEAN mempercepat pelaksanaan konsensus lima poin untuk menangani krisis di Myanmar. Konsensus ini sebelumnya telah disepakati oleh para pemimpin negara ASEAN.
"Kami menyadari bahwa pelaksanaan Konsensus Lima Poin berjalan lambat dan sedikit mengecewakan," kata Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan.
"Kami bekerja di dalam ASEAN untuk mempercepat proses ini, dengan maksud untuk meringankan situasi kemanusiaan, menghentikan kekerasan di Myanmar, dan mengembalikannya ke jalur negosiasi langsung oleh semua pemangku kepentingan yang akan mengarah pada keadaan normal, perdamaian, dan stabilitas bagi negara-negara ASEAN dalam jangka panjang,” ujar Balakrishnan menambahkan.
Pada April, ASEAN mengumumkan konsensus lima poin untuk menyelesaikan krisis Myanmar. Namun tidak ada kerangka waktu yang disepakati dalam implementasi konsensus tersebut.
Bulan lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar. PBB juga mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan pada November dan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang mewakili pemerintah sipil terpilih di negara itu, memberikan suara untuk mendukung resolusi tersebut. Sementara Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand abstain.
Draf awal resolusi PBB menggunakan bahasa yang lebih keras termasuk menyerukan embargo senjata terhadal Myanmar. Menurut sebuah proposal yang dilihat oleh Reuters pada Mei, sembilan negara Asia Tenggara, termasuk Singapura, menginginkan bahasa itu dihapus.
Balakrishnan mengatakan ASEAN tidak akan goyah dalam komitmennya untuk memfasilitasi dan mendukung proses yang sejalan dengan konsensus lima poin. Dia menyebut Singapura memilih mendukung resolusi PBB karena elemen kunci dari resolusi tersebut konsisten dengan posisi Singapura.
Balakrishnan menambahkan Singapura secara ketat mematuhi kewajiban internasional tentang penjualan dan transfer senjata internasional. Singapura juga mematuhi sanksi atau embargo PBB terhadap negara mana pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika