REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - China telah mengupayakan penyelidikan yang komprehensif dan adil soal pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk asli termasuk perempuan dan anak-anak di Kanada.

“Meminta maaf saja tidak cukup, dan Kanada harus mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahannya,” Jiang Duan, menteri misi China untuk PBB di Jenewa, mengatakan pada sesi ke-47 Dewan HAM PBB.

“Semua yang bertanggung jawab harus dihukum secara hukum,” kata Jiang, seperti dikutip harian China Global Times.

Kanada menyaksikan kemarahan dan protes setelah kuburan ribuan anak pribumi yang tanpa nama ditemukan sejak Mei tahun ini. Perdana Menteri Justin Trudeau menyebut tindakan itu sebagai genosida terhadap anak-anak Pribumi mulai tahun 1820-an.

Secara keseluruhan, 139 sekolah perumahan penduduk asli didirikan di seluruh negeri - yang terakhir ditutup pada 1996 - dan 150.000 anak-anak pribumi diambil dari orang tua mereka dan dipaksa untuk bersekolah.

Menurut laporan, anak-anak menjadi sasaran pelecehan dan sering dikubur di makam tak bertanda. Sekitar 1.148 kuburan tak bertanda telah ditemukan sejauh ini di tiga bekas sekolah, sementara masyarakat adat mengatakan masih banyak lagi yang belum ditemukan.

Pada Selasa, China mendesak UNHRC untuk memperhatikan pelanggaran berat Kanada terhadap hak asasi perempuan dan anak-anak pribumi. Menunjuk pada pelecehan dan pemerkosaan yang dilaporkan terhadap anak-anak ini, Jiang mengatakan Kanada juga melakukan sterilisasi paksa pada sejumlah besar perempuan dan anak-anak pribumi.

“China mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif dan adil di Kanada atas semua kasus yang melibatkan kerugian perempuan dan anak-anak pribumi, dan semua yang bertanggung jawab harus dihukum,” kata Jiang.

Dia juga mendesak Kanada untuk memerangi diskriminasi rasial dan kejahatan kebencian yang ditujukan kepada orang Afrika, Asia dan keturunan mereka, terutama wanita dan anak-anak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika