Survei KNTI: 83 Persen Nelayan Beli BBM Eceran
Red: Ratna Puspita
esatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) merilis survei terkait tempat favorit untuk pembelian bahan bakar dalam usaha perikanan dengan hasil 83,19 persen nelayan membeli bahan bakar secara eceran. (Foto: Ilustrasi nelayan menyiapkan perbekalan untuk melaut) | Foto: Dedhez Anggara/Antara
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) merilis survei terkait tempat favorit untuk pembelian bahan bakar dalam usaha perikanan dengan hasil 83,19 persen nelayan membeli bahan bakar secara eceran. Survei itu menyasar 5.292 responden nelayan yang tersebar 10 provinsi dengan 25 kabupaten/kota mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Kalimantan Utara.
"Pemakaian bahan bakar dalam usaha perikanan sebagian besar menggunakan BBM eceran atau bakul," kata Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat KNTI Dani Setiawan di Jakarta, Rabu (7/7).
Berdasarkan hasil survei sebanyak 83,19 persen nelayan membeli bahan bakar eceran. Sedangkan 7,34 persen nelayan membeli dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan 5,50 persen lainnya memberi dari stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN).
Kemudian sisanya 3,73 persen nelayan membeli dari pengepul, 0,09 persen membeli dari warung apung di laut, 0,06 persen membeli dari Pertamini, dan 0,09 persen tidak menjawab. Menurut Dani, SPBN merupakan tempat bagi nelayan untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi yang harganya lebih murah ketimbang BBM eceran.
Namun, SPBN di banyak daerah sudah tidak lagi beroperasi yang membuat nelayan terpaksa harus membeli BBM eceran. "Kami sudah mendiskusikan ini dengan Dirjen sejak tahun lalu, karena banyak daerah kabupaten kota yang SPBN tidak berfungsi," kata Dani.
Dia menyampaikan bahwa KNTI mendorong agar SPBN yang sudah tidak beroperasi bisa direvitalisasi kembali dan mengajak koperasi-koperasi serta organisasi nelayan untuk mendorong nelayan agar membeli bahan bakar di SPBN. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu, KNTI juga menyampaikan supaya ada penambahan anggaran bagi pemerintah untuk membangun SPBN baru di kampung-kampung nelayan dan merevitalisasi SPBN yang tak lagi beroperasi.
"(kampung nelayan) Yang belum ada SPBN bisa dibangun melalui anggaran infrastruktur pemerintah, sehingga nanti Pertamina atau yang lain bisa bekerjasama untuk mendistribusikan BBM bersubsidi," kata Dani.
Berdasarkan data Pertamina, saat ini ada 374 SPBN yang tersebar dari MOR I sampai MOR VIII di wilayah Indonesia. Tambahan 61 SPBN baru yang kini sedang dalam progres pembangunan. "Kami setuju dengan beberapa usulan untuk menambah outlet dan juga seterusnya modifikasi outlet yang kemungkinan ada dalam pemikiran kita untuk improvement," kata Vice President Industrial & Marine Fuel Business PT Pertamina Patra Niaga Waljiyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
