REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Pelapor khusus PBB untuk hak asasi di Myanmar Thomas Andrews mengatakan militer Myanmar telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dia mendesak masyarakat internasional berbuat lebih banyak untuk menghentikan pelanggaran tersebut.

“Serangan junta militer yang meluas dan sistematis terhadap rakyat Myanmar merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Andrews saat berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada Rabu (7/7).

Andrews mengungkapkan, tidak ada negara yang memberlakukan sanksi apa pun terhadap sektor minyak dan gas Myanmar. Meski demikian, dia mengakui ada beberapa negara yang melakukan hal itu pada perusahaan-perusahaan di bawah kendali militer.

“Pendapatan sektor minyak dan gas adalah sumber keuangan bagi junta dan diperkirakan mendekati apa yang dibutuhkan junta untuk mempertahankan pasukan keamanan yang membuat mereka tetap berkuasa. Mereka harus dihentikan,” ujar Andrews.

Sebelumnya Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet mengatakan situasi di Myanmar telah menjadi bencana HAM multidimensi. Kendati demikian, dia memuji warga sipil yang telah berani bersuara dan melawan sejak militer melakukan kudeta pada Februari lalu.

“Orang-orang di seluruh negeri melanjutkan protes damai meskipun penggunaan kekuatan mematikan secara besar-besaran terhadap mereka, termasuk persenjataan berat. Gerakan pembangkangan sipil telah membuat banyak struktur pemerintah yang dikendalikan militer terhenti,” kata Bachelet pada Selasa (6/7).

Pada saat yang sama, lanjut Bachelet menerangkan, rakyat Myanmar telah menunjukkan ketahanan luar biasa dalam mengorganisasi solidaritas serta dukungan timbal balik. Bachelet mengatakan, komunitas internasional harus terus menekan militer untuk mendukung warga sipil

“Adalah kewajiban masyarakat internasional untuk bersatu dalam menekan militer guna menghentikan serangan yang terus berlanjut terhadap rakyat Myanmar dan mengembalikan negara itu ke demokrasi, yang mencerminkan keinginan yang jelas dari rakyat,” ujar Bachelet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika