REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Partai politik terbesar Malaysia dan sekutu-sekutu penting koalisi penguasa menarik dukungan dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Mereka mendesak Muhyiddin mundur karena gagal mengatasi pandemi Covid-19.
Keputusan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO atau PERKEMBAR) menarik dukungannya diambil beberapa jam usai Muhyiddin menunjuk anggota senior partai tersebut sebagai deputi perdana menteri, sebagai salah satu cara untuk meredakan perselisihan yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan.
Sejumlah anggota-anggota parlemen dari UMNO tidak puas hanya dijadikan orang nomor dua. Belum diketahui apakah ditariknya dukungan UMNO akan menurunkan Muhyiddin. Sebab, saat ini parlemen masih dalam masa reses dan Malaysia juga sedang dalam keadaan darurat nasional untuk mengatakan pandemi Covid-19. Menteri-menteri UMNO yang menduduki jabatan penting di pemerintahan seperti menteri kesehatan, pertahanan dan luar negeri belum mengatakan akan mundur.
Pada Kamis (8/7), kantor perdana menteri juga belum menanggapi permintaan komentar.
Dalam pernyataannya Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan keputusan menarik dukungan dari Muhyiddin didorong kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi dengan efektif, untuk memastikan stabilitas ekonomi dan politik dan meraih kepercayaan rakyat.
Zahid menambahkan Muhyiddin harus segera menunjuk perdana menteri sementara yang fokus mengatasi pandemi. Ia juga mendesak agar pemilihan umum segera digelar ketika kekebalan kelompok (herd immunity) sudah tercapai.
Pemilihan umum tidak dijadwalkan sebelum 2023. Tapi pada awal tahun ini Muhyiddin mengatakan akan segera menggelar pemungutan suara saat sudah aman menggelarnya di tengah pandemi.
Partai-partai yang mendukung Muhyiddin sedikit lebih banyak di parlemen. UMNO mengisi 38 dari 113 kursi parlemen. Sementara partai perdana menteri yakni Bersatu menduduki 31 kursi.
Sidang khusus parlemen dijadwalkan digelar menjelang berakhirnya keadaan darurat nasional pada 1 Agustus mendatang. Malaysia sudah memberlakukan karantina nasional sejak bulan Juni saat kasus infeksi positif Covid-19 mulai merangkak naik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika