REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melakukan pembahasan secara khusus terkait kajian perencanaan pembangunan beberapa sekolah negeri. Kajian itu dilakukan dalam rangka penyelesaikan permasalahan kekurangan sekolah di beberapa wilayah di Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, dalam rencana pembangunan sekolah, Pemkot Bogor mengalami beberapa kendala yakni di bagian anggaran dan kewenangan.
“Kajian penambahan sekolah kalau tidak salah sudah ada di kajian yang lama. Termasuk perencanaan pembangunan beberapa sekolah. Tapi kira ada terkendala di masalah anggaran, ada juga kendala terkait kewenangan,” kata Dedie kepada Republika, Kamis (8/7).
Kewenangan yang dimaksud Dedie, antara lain seperti misalnya, kekurangan sekolah negeri di tingkat SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Kantor Cabang Dinas (KCD). Juga kebutuhan di masing-masing wilayah.
“Jadi saya akan pastikan lagi terkait dengan upaya-upaya kita dalam rangka menyelesaikan permasalahan kekurangan sekolah di beberapa wilayah di Kota Bogor. Insyaallah nanti akan kita bahas secara khusus,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi mengatakan, Kota Bogor memang kekurangan sarana dan pra sarana fisik sekolah negeri, terutama pada tingkat SMP. Selain dengan membangun sekolah satu atap di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Disdik Kota Bogor juga akan membuat kajian pendidikan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor.
Diketahui, jumlah SMP negeri di Kota Bogor ada sebanyak 20 sekolah. Namun, jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah SD negeri yang jumlahnya mencapai angka sekitar 200 sekolah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika