REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali meminta agar vaksinasi dan bantuan sosial bisa diberikan langsung ke masyarakat.
Hal itu disampaikan Luhut dalam Rapat Laporan Vaksinasi, Implementasi Pembatasan Mobilitas, Optimalisasi Fasilitas TNI untuk Isolasi dan Sembako yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (9/7).
"Saya minta Kapolda dan Pangdam banyak lakukan patroli di daerah pinggiran. Vaksinasi nanti bisa langsung ke sana saja, di kawasan pinggiran itu," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Luhut menyebut pada Juli 2021 ini akan ada penambahan 46 juta dosis vaksin. Tambahan vaksin tersebut dapat diarahkan ke daerah pinggiran atau kumuh yang tidak memiliki akses fasilitas kesehatan.
"Saya mau yang daerah pinggiran atau slum area kita jemput bola buat vaksin," ujar Luhut.
Sejalan dengan penyuntikan vaksin, penyaluran bantuan beras di daerah marjinal tersebut juga dinilai perlu dijalankan bersamaan. Luhut menegaskan negara harus hadir di tengah rakyat melalui pemberian secara tersasar kepada yang membutuhkan.
Ia pun lantas memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan, terutama beras. "Sekali lagi micro targeted. Vaksin, obat, kemudian bansos yang berupa beras untuk mereka yang berada di kawasan pinggiran harus dapat terlaksana, jangan sampai mereka tidak bisa makan," ujarnya.
Ia juga meminta para menteri yang hadir untuk dapat merespons sesuai bidang dan tugas fungsi masing-masing terkait dengan laporan yang diberikan oleh para panglima dan kapolda masing-masing wilayah. Merespons permintaan tersebut Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan akan mendukung sesuai tupoksi Kementerian BUMN.
"Saya nanti akan vidcon dengan Pak Menteri Kesehatan terkait dengan hal tersebut, untuk bantuan beras nanti akan melalui Bulog. Kebetulan harga beras juga sedang turun pak, jadi nanti dari daerah bisa beli berasnya, nanti kami bantu untuk proses pembeliannya," ujar Erick Thohir.
Hal senada dikemukakan Menteri Sosial Tri Rismaharini. "Kami akan serahkan ke pos-pos TNI/Polri 1.500 paket untuk 100 kabupaten/kota," katanya.
Risma menambahkan petugas lapangan juga bisa mengajukan bantuan pangan apabila membutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika