REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar pertahanan dan keamanan Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro menilai wajar campur tangan Badan Intelejen Nasional (BIN) dalam membantu menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut dia sampaikan menyusul survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang menempatkan BIN sebagai lembaga paling responsif membantu menangani wabah Corona.
"Sikap proaktif BIN dari awal sudah sangat tepat dan Budi Gunawan perlu diberi apresiasi dan dijadikan pemimpin teladan," kata Kusnanto Anggoro dalam keterangan, Jumat (9/7).
Menurutnya, BIN menjadi yang terdepan dalam mengatasi pandemi ini sejak awal. Dia mengatakan, dulu ada yang memberi kritik karena badan intelijen mencampuri urusan kesehatan. Namun kini publik mengerti bahwa pandemi ini melampaui urusan kesehatan karena sudah menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat dan negara.
Selain Kepala BIN, Kusnanto juga mengapresiasi kerja institusi militer dan kepolisian yang rela ambil risiko dalam segala keadaan untuk mengatasi pandemi ini. Menurutnya, ketiga lembaga negara tersebut telah berkordinasi dengan baik guna menangani musibah yang terjadi.
"Mestinya menteri-menteri juga belajar dari ketiga pimpinan lembaga ini," katanya.
Riset LPI menempatkan kinerja Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan sebagai yang terbaik. Direktur LPI Boni Hargens menjelaskan, kajian pandangan pakar itu merupakan hasil riset kualitatif dan wawancara mendalam terhadap performa kabinet Indonesia Maju Jilid II dalam merespons wabah Covid 19.
Hasilnya Budi Gunawan meraih skor 99 dalam skala 0-100 disusul Panglima TNI dan Kapolri yang sama-sama meraih nilai 98. Di tangga berikut, ada Menkopolhukam Mahfud MD (96), Menteri Agama Yaqut Cholil (95), Menteri BUMN Erick Tohir (94), Menteri Sosial Risma (93), dan Mendagri Tito Karnavian (91).
Dari hasil kajian tersebut, performa institusi BIN berada pada peringkat terbaik berdasarkan tiga indikator besar dengan 20 atribut atau subindikator turunannya. Ketiga indikator itu adalah aspek kepemimpinan, kebijakan dan aspek daya tanggap.
Boni menegaskan pendekatan ini lazim digunakan di negara yang demokrasinya relatif mapan. Dari penilaian subjektif para pakar yang tergabung dalam sejumlah grup diskusi, LPI mengkuantifikasi pengukuran dengan memberikan bobot terhadap ketiga dimensi itu.
Aspek leadership memberi kontribusi 30 persen kepada resultan nilai kinerja, indikator kedua menyumbang 20 persen dan indikator responsiveness mendapat porsi terbesar yaitu 50 persen dari total pengukuran.
Boni menjelaskan, berdasarkan bobot dan penilaian para pakar, LPI melakukan skoring dan mengategorikan kinerja menteri berikut pimpinan lembaga negara. Skor 0-59 dikategorikan dengan kinerja buruk, 60-79 masuk kategori sedang/biasa-biasa saja, 80-89 terkategori baik dan rentang 90-100 masuk kategori kinerja terbaik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika