REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Luhut Binsar Pandjaitan menekankan jajaran aparat Pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini memberi arahan TNI/Polri untuk berpatroli mencari lokasi marjinal di setiap daerah.
"Menko luhut memberikan arahan ke TNI/Polri untuk mencari lokasi marginal di setiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras ke masyarakat yang betul-betul membutuhkan," ujar Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi dalam keterangan pers harian PPKM Darurat, Ahad (11/7).
Dedy mengatakan, pemerintah ingin melakukan penyaluran vaksin, obat, dan bantuan sosial secara mikro target atau tersasar dengan detail. "Kondisinya untuk mereka yang berada di pinggiran, penyaluran bantuan ini harus dapat terlaksana dengan cepat, rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan," ujar Dedy.
Ia mengungkapkan, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan sosial beras melalui Bulog, dengan kebijakan terbaru menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kilogram per penerima manfaat. Menurutnya, penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan Perum Bulog yang tersebar di seluruh Tanah Air.
"Mensos memimpin langsung proses pemutakhiran data terpadu DTKS, pemutakhiran data harus dilakukan karena merupakan proses yang terus menerus dan dinamis, mempertimbangkan adanya warga yang berpindah alamat, meninggal, atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah," ujarnya.
Dedy menambahkan, dalam proses pemutakhiran data, Mensos juga melibatkan Polri, KPK, Kejaksaan, Bank Indonesia, OJK, himpunan bank bank milik negara. Adapun Kemensos menyiapkan tiga jenis bansos yakni, PKH, bantuan pangan non tunai, dan kartu sembako serta bansos tunai.
Untuk program PKH yang menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat akan dimajukan pencairannya dimajukan Juli 2021, lalu kartu sembako dari semula menjangkau 15,93 juta penerima manfaat ditingkatkan jangkauannya menjadi 18,8 juta penerima manfaat. Kemudian untuk bantuan tunai yang menjangkau 10 juta KPM disalurkan selama dua bulan yakni Mei dan Juni yang dibayarkan sekaligus dua bulan pada juli ini.
"Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 13,96 Triliun bagi 10 juta penerima manfaat PKH, Rp 45,12 Triliun untuk 18,8 juta penerima kartu sembako, Rp 6,1 Triliun bagi 10 juta penerima bantuan sosial tunai," ujarnya.
"Kemensos juga mengaktivitasi dapur umum dan menyediakan makanan siap saji untuk disalurkan dalam rangka mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas menjaga penyekatan PPKM di sekitar wilayah DKI dan penyangga," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika