REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana menambah penyertaan modal negara (PMN) kepada tiga BUMN sebesar Rp 49,8 triliun pada semester dua 2021. Ketiga BUMN tersebut antara lain PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PMN diberikan untuk menyelesaikan infrastruktur strategis dan membantu pemulihan ekonomi nasional. "Kami berencana menambah pembiayaan investasi sebesar Rp 32,9 triliun dari cadangan PEN yang akan digunakan seluruhnya dan memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 16,9 triliun dalam rangka memperkuat beberapa BUMN Karya,” ujarnya berdasarkan bahan paparan saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR seperti dikutip Selasa (13/7).
Sri Mulyani merinci dari cadangan dana PEN sebesar Rp 32,9 triliun akan dialokasikan ke Hutama Karya senilai Rp 9 triliun, Waskita Karya sebesar Rp 7,9 triliun, Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA) sebesar Rp 15 triliun, dan Badan Bank Tanah senilai Rp 1 triliun.
Adapun rencana suntikan dana kepada Hutama Karya digunakan untuk melanjutkan penyelesaian empat ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mencakup ruas Medan-Binjai, Binjai-Langsa, Pekanbaru-Dumai, hingga Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat.
Kemudian Waskita Karya, suntikan kas negara akan mengalir ke penyelesaian pembangunan tujuh ruas Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Trans Jawa. Selain itu, juga untuk mendanai divestasi ruas tol potensi untuk mengurangi beban utang dan delapan stream aktivitas penyelamatan.
Sedangkan INA dana akan difungsikan untuk optimalisasi nilai investasi dan penciptaan lapangan kerja. Adapun tujuan lain untuk meningkatkan investasi asing dan estafet pembiayaan berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara.
Terakhir Badan Bank Tanah rencananya dipakai kebutuhan modal awal pendirian lembaga.
Selanjutnya suntikan PMN tambahan yang berasal dari pemanfaatan SAL akan diberikan ke Hutama Karya Rp 10 triliun untuk menyelesaikan sembilan ruas tol lainnya di JSST dan sisanya diberikan ke KAI senilai Rp 6,9 triliun untuk mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur perkeretaapian.
Jika tambahan PMN ini jadi diberikan, maka total suntikan negara kepada BUMN sebesar Rp 92,3 triliun pada tahun ini. Sebelumnya, pemerintah sudah merencanakan pemberian PMN sebesar Rp 42,5 triliun kepada sejumlah BUMN sejak awal pembentukan APBN 2021.
Jika dirinci PMN sebesar Rp 42,5 triliun yang sudah direncanakan diberikan ke Hutama Karya Rp 6,2 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 5 triliun, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) sebesar Rp 5 triliun.
Lalu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp 2,3 triliun, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp 1,2 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp 500 miliar.
Kemudian PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) sebesar Rp 1 triliun, PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,3 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 20 triliun.
Sri Mulyani juga mengalokasikan dana sebesar Rp 49,4 triliun bagi Badan Layanan Umum (BLU) pada semester dua 2021. Adapun pembiayaan investasi ini dalam rangka mendukung operasional BLU hingga pemulihan ekonomi.
Dana tersebut diberikan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp 8,9 triliun, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 2 triliun, Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp 4 triliun, dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) senilai Rp 8,6 triliun.
Kemudian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp 20 triliun, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp 3 triliun, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp 2 triliun, dan organisasi atau badan usaha internasional senilai Rp 900 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika