REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini sedang menyiapkan 300 ribu paket obat gratis untuk masyarakat yang terinfeksi Covid-19. Paket obat Covid-19 itu akan dibagikan secara gratis kepada pasien Covid-19 secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan masyarakat.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan, paket obat gratis tersebut akan dibagikan kepada pasien Covid-19 yang memiliki gejala ringan dan orang tanpa gejala atau OTG.
Dedy melanjutkan, paket obat gratis itu akan disediakan oleh Kimia Farma. Sedangkan pembagian paket obat rencananya dilakukan oleh jajaran personel TNI dengan bantuan elemen lainnya seperti Babinsa maupun Babinkamtibnas di setiap wilayah.
Pembagian obat gratis dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan dinas kesehatan serta puskemas setempat. "Peluncuran paket obat gratis tersebut akan dilakukan oleh Bapak Presiden dalam minggu ini," ujar Dedy dalam keterangan pers harian PPKM Darurat, Selasa (13/7).
Sebelumnya, Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemberian obat gratis ini akan dimulai pada hari ini, Rabu (14/7), dan diharapkan bisa segera menjangkau seluruh kasus aktif di Indonesia saat ini.
"(Pembagiannya) OTG 10 persen, paket demam dan anosmia 60 persen, dan demam dan batuk 30 persen," ujar Luhut dalam keterangan pers usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Senin (12/7).
Pembagian obat gratis ini, ujar Luhut, akan dilakukan oleh TNI dan unsur gabungan bersama satgas di daerah. Pembagian obat akan dilakukan selama beberapa bulan ke depan, bergantung dengan data kasus aktif yang dimiliki pemerintah.
Luhut menyebut, syarat untuk mendapatkan bantuan obat perawatan untuk pasien Covid-19 dari pemerintah adalah menunjukkan hasil tes swab PCR. "Nanti 2.200 dokter yang direkrut dan dikoordinasi oleh Pak Tugas (Kapuskes TNI) dipimpin Panglima TNI, bisa atur semua flow (alur) ini," ujar Luhut.
Namun, Luhut tidak menjelaskan apa saja jenis atau merek obat yang termasuk dalam paket obat gratis ini. "Ini akan dibagikan oleh TNI bersama elemen-elemen lain. Prosedur sudah disusun sehingga itu bisa jalan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini.
