REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pembicara dalam Sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Selasa (13/7) petang. Dalam forum tersebut Jokowi menyampaikan empat pandangannya terkait isu sosial dan ekonomi global, khususnya aspek-aspek yang terdampak pandemi Covid-19.
Jokowi menyebutkan, pandemi telah membuat target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) pada tahun 2030 menjadi lebih sulit dicapai. Bahkan menurutnya, berbagai kemajuan yang telah dicapai selama ini turut tergerus akibat pandemi tersebut.
Sedikitnya, ujar presiden, 255 juta orang di dunia kehilangan pekerjaan, 110 juta orang kembali ke jurang kemiskinan, dan 83-132 juta orang terancam kelaparan dan mengalami malnutrisi. Dalam situasi sulit seperti ini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kerja sama dan solidaritas antarnegara harus terus diperkuat dan inovasi harus ditingkatkan.
"Oleh karena itu, saya ingin sampaikan beberapa pemikiran. Pertama, kita harus membuat dunia untuk segera pulih dari pandemi. Vaksin adalah harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis kesehatan ini," ujar Jokowi.
Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menekankan agar akses yang adil dan merata terhadap vaksin harus dijamin. Namun, hingga saat ini kesenjangan akses vaksin masih sangat lebar. Untuk itu, Indonesia mendorong agar kesetaraan akses vaksin bagi seluruh negara segera direalisasikan, termasuk melalui mekanisme berbagi dosis lewat Covax Facilities.
"Pemenuhan kebutuhan pendanaan vaksin multilateral, peningkatan produksi vaksin global termasuk melalui TRIPS Waiver, penguatan global supply chain vaksin termasuk menghilangkan hambatan ekspor dan hambatan bahan baku vaksin, dan peningkatan diversifikasi dan volume produksi vaksin termasuk di negara berkembang," katanya.
Kedua, Presiden Jokowi memandang perlu peningkatan perhatian dan bantuan kepada kelompok rentan akibat melambatnya kegiatan perekonomian. Menurutnya, semua lapisan masyarakat terdampak akibat pandemi, terutama bagi kelompok rentan. Untuk itu, jaminan dan perlindungan sosial merupakan bagian penting upaya pemulihan dari pandemi.
"Di Indonesia, kami telah alokasikan 28,5 miliar dolar AS untuk bantuan sosial. Tidak kurang dari 9,8 juta unit usaha mikro telah menerima bantuan keberlanjutan usaha," kata presiden.
Ketiga, Presiden Jokowi menilai bahwa ekonomi dunia harus pulih secara bersama-sama. Beberapa negara di dunia telah mencatat pertumbuhan positif, namun hal itu hanya akan bermanfaat jika terjadi secara bersamaan. Menurutnya, roda perekonomian dunia harus mulai bergerak bersama tanpa mengorbankan aspek kesehatan.
"Percepatan pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan tetap mengutamakan kesehatan serta pembangunan berkelanjutan. Kita harus mendorong investasi, dengan negara maju dalam transisi ekonomi hijau di negara berkembang harus diperkuat. Pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan pro-poor harus menjadi landasan," ujar Jokowi.
Keempat, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kemitraan global harus diperkuat. Dalam situasi saat ini, komitmen kemitraan harus dipertebal. Prinsip no one left behind harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Presiden Jokowi juga mendorong agar semua negara berkomitmen untuk menghindari me first policy.
"Mari kita bangun kepercayaan dan solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Semangat ini juga akan dibawa oleh Indonesia pada presidensi G20 Indonesia tahun depan dengan tema Recover Together, Recover Stronger," katanya,
Mengakhiri pandangannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap SDGs tidak surut meski di tengah pandemi. Pada forum tersebut, Indonesia juga kembali menyampaikan Voluntary National Review (VNR) yang ketiga atas capaian SDGs.
"VNR Indonesia diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia untuk pemulihan bersama yang lebih kuat agar dunia dapat meraih masa depan yang jauh lebih baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika