REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pembangunan di Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog. Mahfud mengatakan hal itu saat Dialog Virtual bersama Kementerian Luar Negeri serta dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika, dan Eropa, serta perwakilan RI di Afrika, Kamis.
"Terhadap isu Papua pemerintah melakukan pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif semua aspek. Dan dalam menghadapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog, dan untuk KKB dilakukan penegakan hukum," kata Mahfud dalam siaran persnya.
Mahfud mengaku dirinya cukup intens dialog dan bertemu dengan tokoh-tokoh Papua, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah serta pimpinan DPRP. Menurutnya, semua mendukung Papua dibangun dengan damai.
Namun demikian, lanjut Mahfud, selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, keamanan masyarakat Papua dari ancaman terorisme juga harus dijamin negara dengan sebaik-baiknya. Ia mengatakan posisi konstitusional Papua sebagai bagian sah dari NKRI dan sesuai dengan hukum internasional dalam Majelis Umum PBB No 2504.
Dalam kesempatan ini, selain mendapatkan arahan dari Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri, para duta besar juga mendapatkan paparan perkembangan tentang Papua oleh pimpinan BIN, Polri, BNPT, dan PPATK. Mendengar paparan Menko Polhukam dan beberapa pejabat terkait, Duta Besar (Dubes) RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya mengapresiasi inisiatif Menko Polhukam Mahfud MD untuk pertemuan yang sedang digelar hari ini (Kamis). Ia berharap acara dialog seperti ini dilakukan secara rutin.
"Kami mengapresiasi upaya yang dilakukan pak Menko Polhukam untuk menjelaskan kepada publik soal Papua menjadi satu pintu, karena selama ini terlalu banyak pintu yang menyampaikan kebijakan soal Papua," katanya.
Tantowimengingatkan pemerintah tentang narasi Papua agar persoalan Papua tidak dijelaskan dengan narasi menggelontorkan uang yang banyak, tetapi dengan menyentuh isu utamanya, yakni soal keadilan, perlakuan, dan penegakan HAM.
Sementara itu, Dubes Andri Hadi dari Brussels, Belgia, menyampaikan bahwa semua negara di Eropa mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Papua."Saya gembira respons dari para dubes sangat baik. Masukan dari para dubes sangat bermanfaat untuk pemerintah, akan kita olah dan ditindaklanjuti," tutur Mahfud.
