Kasus Terus Melonjak, DIY Bangun RS Lapangan
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi
Petugas menyiapkan fasilitas untuk isolasi pasien COVID-19 di Rusun ASN Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (15/7/2021). Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempersiapkan rumah susun aparatur sipil negara (ASN) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak di Provinsi DI Yogyakarta sebagai rumah sakit lapangan yang akan dilengkapi dengan perlengkapan untuk perawatan pasien COVID-19. | Foto: ANTARA/Hendra Nurdiyansyah
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Penanganan Covid-19 terus dimaksimalkan di masa lonjakan kasus terkonfirmasi positif yang terus terjadi di DIY. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY pun membangun sejumlah rumah sakit (RS) lapangan penanganan Covid-19 untuk dapat menampung lonjakan yang diperkirakan masih akan terus terjadi.
Pasalnya, keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) di RS rujukan penanganan Covid-19 sudah hampir penuh yang saat ini di atas 95 persen. Bahkan, ada beberapa RS yang membangun tenda darurat untuk menampung sementara pasien Covid-19 yang belum dapat masuk ke ruang perawatan.
Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembayun Setyaningastutie mengatakan, ada sejumlah selter, wisma hingga rumah susun yang akan dijadikan sebagai RS lapangan. Total, seluruh RS lapangan ini memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 800 orang.
"Ada beberapa lokasi yang rencananya dijadikan RS lapangan, Wisma Kagama dan UC Hotel UGM, Wisma Karanggayam juga yang nantinya diampu RSA UGM," kata Pembayun kepada wartawan dalam wawancara yang digelar secara virtual, Kamis (15/7).
Selain itu, Asrama UNY dan Rumah Susun ASN BBWS juga direncanakan untuk dijadikan sebagai RS lapangan. Namun, kata Pembayun, dua tempat ini belum ada rumah sakit rujukan utama penanganan Covid-19 sebagai pengampu.
Sementara, untuk mendirikan RS lapangan diharuskan ada rumah sakit pengampu. Pihaknya juga masih mengusahakan agar ada rumah sakit pengampu untuk dua tempat ini agar dapat dioperasikan sebagai RS lapangan.
Ada juga beberapa selter lain, balai diklat hingga RS Medika Respati yang rencananya akan dijadikan sebagai RS lapangan. Beberapa juga sudah ada rumah sakit pengampu seperti RS Prambanan dan RS Bhayangkara.
"Ada pengampu supaya RS lapangan benar-benar dikelola dengan baik. kalau tidak ada, sulit pengelolaannya. Misalnya RS lapangan ini kondisi di dalam ternyata harus swab/PCR, maka harus masuk dalam NAR, ini punya NAR-nya siapa. Kalau ada sifat urgent dan kritis, maka dokter-dokter di (RS) pengampu ini yang terjun langsung, kalau ada pengampu maka memobilisasi tenaga tidak sulit," ujarnya.
Pembayun menuturkan, kasus Covid-19 yang akan ditempatkan di RS lapangan ini direncanakan hanya kasus dengan gejala ringan. Sehinga, kasus dengan gejala sedang hingga berat tetap akan diprioritaskan di rumah sakit rujukan utama.
Terkait dengan pengoperasian RS lapangan ini, Pembayun menyebut diupayakan secepatnya. Untuk SDM RS lapangan sendiri, nantinya akan dimobilisasi dari masing-masing RS pengampu yang sudah ditunjuk.
Sedangkan, untuk peralatan penunjang RS lapangan ini juga sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. "Pemerintah pusat akan mendistribusikan 100 tabung yang enak meter kubik untuk RS di DIY. Tentu ini akan kita prioritaskan untuk RS yang tidak punya central medis, yang tidak pakai liquid (oksigen). Bersama semua bergerak, RS lapangan rencana akan ada support dari Kementerian PUPR, Kemenkes dan BUMN membantu terwujudnya RS lapangan di DIY," jelasnya.
Walaupun begitu, Pembayun menegaskan, berapa pun penambahan bed maupun RS lapangan di DIY tetap tidak akan mencukupi jika tidak ada kepedulian bersama dalam mencegah penyebaran Covid-19. Setidaknya, penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan disiplin dan hal ini menjadi kunci utama dalam penanganan Covid-19 selain upaya lain seperti vaksinasi.
"Intervensi dimulai dari diri kita sendiri, mau (ditambah) seribu, dua ribu atau tiga ribu (bed) tidak akan pernah cukup kalau tidak dilakukan, awalnya dari diri sendiri," kata Pembayun.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan sebelumnya, Pemda DIY sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membangun RS lapangan penanganan Covid-19. Awalnya direncanakan ada tiga tempat yang akan dijadikan RS lapangan di DIY.
"Kita dialog dengan Menteri PUPR, beliau akan bantu untuk menyiapkan tiga tempat, di rumah susun untuk ASN-nya BBWS di Ringroad Utara yang bisa (menampung) sekitar 272 orang, di asrama mahasiswa UGM dan UNY yang dibangun Kementerian PUPR yang masing-masing bisa untuk 166 orang," kata Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (14/7).
Pihaknya juga sudah meminta tambahan untuk tenaga kesehatan (nakes) dan peralatan jika nantinya RS lapangan ini dioperasikan. Pasalnya, DIY sendiri tidak memiliki keterbatasan SDM untuk mengoperasikan tiga RS lapangan ini.
"Kita juga minta bantuan terkait dengan nakes dan peralatan supaya nanti layak menjadi RS lapangan," ujar Aji.
Walaupun begitu, kata Aji, RS lapangan ini tidak membutuhkan peralatan yang banyak. Pasalnya, direncanakan yang akan ditangani di RS lapangan itu nantinya pasien Covid-19 yang sudah tidak memerlukan perawatan intensif di rumah sakit rujukan utama.
Sehingga, RS lapangan ini nantinya dapat mengurangi beban dari rumah sakit rujukan utama. Diharapkan, nakes tidak kewalahan menangani banyaknya pasien mengingat hingga saat ini penambahan kasus Covid-19 harian di DIY sangat signifikan yang bahkan mencapai di atas dua ribu kasus per hari.
"RS (rujukan utama) yang ada akan mengampu jadi induknya, sehingga yang dimasukkan ke RS (lapangan) ini mereka yang sudah mendekati sembuh. Di RS (rujukan) utama (hanya untuk pasien yang) sakitnya masih parah, sehingga peralatan dan jumlah dokternya tidak perlu terlalu banyak," jelasnya.
Pasalnya, DIY dinilai akan kewalahan akibat kekurangan bed yang bahkan bisa mencapai ribuan jika kasus Covid-19 terus meningkat signifikan. Jika kasus naik 30 persen saja, katanya, rumah sakit di DIY akan kekurangan dua ribu bed.
"Skenarionya, kalau ada peningkatan sekitar 30 persen maka kekurangan bed kita sekitar dua ribu sekian, tapi kalau 60 persen itu sampai tiga ribu sekian, ini yang harus diantisipasi (dengan membentuk RS lapangan," kata Aji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
