REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Penduduk yang tidak divaksinasi di beberapa bagian wilayah China akan mengalami kesulitan. Pasalnya, mereka akan dilarang mengakses layanan publik termasuk rumah sakit, sekolah, hingga panti jompo. China menargetkan 80 persen warganya bisa divaksinasi Covid-19.
Selama seminggu terakhir, lusinan pemerintah tingkat kabupaten di setidaknya delapan provinsi China telah menerbitkan pemberitahuan. Isinya memperingatkan warga bahwa mereka memiliki waktu hingga akhir Juli atau awal Agustus untuk menerima vaksinasi. Setelah itu mereka akan menghadapi berbagai pembatasan dalam kehidupan sehari-hari.
"Semua orang bertanggung jawab atas pencegahan dan pengendalian epidemi, dan vaksinasi dimulai dari saya!" tulis satu pemberitahuan yang dikeluarkan pekan ini oleh daerah Dingnan di provinsi Jiangxi, yang merupakan rumah bagi sekitar 220.000 orang dilansir dari CNN, Jumat (16/7).
Pemberitahuan itu menambahkan bahwa pada prinsipnya penduduk yang tidak divaksinasi akan ditolak aksesnya ke sekolah, transportasi umum dan fasilitas medis, di antara fasilitas dan layanan lainnya, mulai dari 26 Juli. Dorongan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat vaksinasi datang ketika Partai Komunis menguraikan tujuannya untuk mencapai kekebalan kelompok pada Desember nanti.
Ahli epidemiologi di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok, Shao Yiming, mengatakan dengan tingkat perlindungan vaksin China di bawah 100 persen, maka perlu memvaksinasi 80 persen hingga 85 persen penduduk. Jumlah itu setara dengan 1 miliar dari 1,4 miliar total populasi negara itu, untuk memenuhi batas waktu hingga Desember.
"Dan di seluruh negeri, tingkat vaksinasi telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dengan rata-rata lebih dari 10 juta suntikan diberikan per hari," ujar Yiming.
Pada Rabu lalu, pemerintah China telah memberikan 1,4 miliar dosis vaksin Covid-19, menurut perkiraan media pemerintah. Meskipun masih belum jelas mengenai persentase total populasi yang telah menerima dua suntikan.
Para ahli memperingatkan banyak penduduk yang belum menerima dosis tunggal akan lebih sulit dijangkau, terutama di daerah pedesaan. Sehingga pemerintah daerah mengambil tindakan yang lebih drastis untuk memastikan kekebalan kelompok.
"Semua strategi yang mereka gunakan untuk membujuk orang agar mendapatkan vaksin mereka ... mungkin tidak berhasil pada tahap berikutnya dari upaya vaksinasi ini," kata Perwakilan Kesehatan Global di Dewan Hubungan Luar Negeri, Yanzhong Huang.
"Menjadikannya wajib mungkin satu-satunya solusi yang bisa diterapkan untuk masalah ini," lanjut Huang.
Dalam dua pekan pertama bulan Juli, setidaknya 50 kabupaten di 12 provinsi di China mengeluarkan pemberitahuan untuk mendorong warga yang tidak divaksinasi untuk mendapatkan suntikan Covid-19. Isi pemberitahuan menjelaskan bila tidak divaksinasi akan mempengaruhi kehidupan dan saat keluar rumah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika