Jumat 16 Jul 2021 15:40 WIB

Klaim Sri Mulyani Bisa Menahan Laju Kemiskinan

Data kemiskinan pemerintah dinilai tak akurat karena sering tumpang tindih.

Foto: Republika/Putra M. Akbar

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan angka kemiskinan akibat pandemi masih bisa dijaga. Tingkat kemiskinan disebutnya terjaga tidak lebih dari 10 persen di tahun 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Novita Intan, Idealisa Masyrafina, Antara

Pemerintah mengklaim program perlindungan sosial yang dikucurkan selama pandemi Covid-19 mampu menahan laju penambahan orang miskin. Dalam catatan pemerintah, peningkatan kemiskinan yang terjadi sepanjang 2020 tidak lebih dari 10,19 persen.

Baca Juga

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan angka kemiskinan akibat pandemi masih bisa dijaga. “Tingkat kemiskinan dapat kita jaga tidak lebih dari 10,19 persen pada 2020 meskipun meningkat dari capaian 2019 yang dapat kita tekan sampai 9,22 persen,” ujarnya, saat Sidang Paripurna DPR secara virtual seperti dikutip Jumat (16/7).

Menurut Sri Mulyani, program perlindungan sosial juga mampu menahan laju angka pengangguran. Tercatat tingkat pengangguran terbuka dapat ditahan pada level 7,07 persen meskipun angka ini tetap meningkat dibandingkan 2019 sebesar 5,23 persen.

“Tingkat pengangguran terbuka dapat ditahan pada level mencapai 7,07 persen,” ucapnya.

Dari sisi lain, dampak pandemi juga mengakibatkan gini rasio sedikit meningkat menjadi 0,385 dibandingkan 2019 sebesar 0,380. Meskipun demikian, indeks pembangunan manusia (IPM) pada 2020 dapat ditingkatkan mencapai angka 71,94 dibandingkan 2019 sebesar 71,92.

Perlindungan sosial pemerintah saat pandemi merupakan bagian dari program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program tersebut antara lain peningkatan kompetensi dari program Kartu Prakerja, bantuan subsidi kuota, diskon listrik, hingga insentif perpajakan bagi dunia usaha kecil, mikro, koperasi, dan usaha menengah-besar.

“Ketepatan sasaran yang awalnya masih kurang, dinilai semakin membaik dengan terjadinya peningkatan inklusi keuangan dari permintaan dan juga dampak dari peningkatan kompetensi melalui program kartu prakerja, bantuan subsidi kuota, dan diskon listrik yang memberi dukungan luar biasa bagi masyarakat,” ujarnya.

Catatan tersebut merujuk survei dari berbagai lembaga baik internal Pemerintah seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), maupun eksternal seperti PROSPERA, Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Lembaga Demografi, hingga Bank Dunia.

Menurutnya berbagai pencapaian dan hasil tersebut karena program PEN yang responsif dalam menghadapi guncangan pandemi Covid-19. "Program PC-PEN secara efektif menahan pemburukan serta menjaga daya tahan di tengah tekanan yang luar biasa," ucapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah orang miskin pada kuartal I 2021 jumlanya 27,54 juta. Tolak ukur penduduk miskin mengacu pada masyarakat yang hidup di bawah angka garis kemiskinan per Maret 2021, dengan batas pendapatan Rp 472.525 per kapita per bulan.

Kepala BPS, Margo Yuwono, mengatakan secara persentase jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 10,14 persen. Angka itu turun 0,05 persen dibandingkan September 2020 yang sebesar 10,19 persen.

"Secara jumlah, penduduk miskin Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang atau turun 0,01 juta orang dibanding September 2020. Tapi masih naik 1,12 juta orang dibanding Maret 2020," ucapnya.

Jika dilihat dari sisi disparitas kemiskinan, persentase penduduk miskin masih lebih banyak di desa daripada di kota. Tercatat populasi penduduk miskin di kota sebesar 7,89 persen dan di desa sebanyak 13,10 persen.

Namun, secara grafik jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2021 justru menurun 0,10 persen dibanding September 2020 yang sebesar 13,20 persen. Dari sisi lain, penduduk miskin kota justru bertambah 0,01 persen dari sebelumnya 7,88 persen.

"Terlihat bahwa penurunan tingkat desa lebih bagus bahwa program desa dan dana desa tunjukkan dampak baik pada kemiskinan di desa," ucapnya.