REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Vietnam membeli perangkat lunak intelijen Israel, Cellebrite, untuk melawan oposisi. Surat kabar Israel Haaretz mengatakan Kementerian Keamanan Publik Vietnam, yang bertanggung jawab atas polisi dan keamanan internal, telah membeli perangkat lunak tersebut.
Penyelidikan yang dilakukan oleh pengacara hak asasi manusia Israel Eitay Mack mengungkapkan bagaimana pihak berwenang Vietnam menggunakan spyware pada 2018. Ketika itu, Vietnam menggunakan spyware untuk menahan seorang warga negara, yang membuat lelucon dengan melibatkan pengibaran bendera Vietnam Selatan yang dilarang di negara itu.
Vietnam menjatuhkan hukuman hingga lima tahun kepada warga tersebut. Selain itu, sepeda motor dan telepon genggamnya juga disita oleh negara.
Dalam sebuah surat terbuka yang diterbitkan pada Selasa kepada Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC), kelompok hak digital termasuk Access Now, Electronic Frontier Foundation, Privacy International, mendesak semua pihak untuk menghentikan kesepakatan penjualan perangkat lunak intelijen Cellebrite. Kesepakatan harus ditangguhkan sampai Cellebrite menunjukkan mereka telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mematuhi hak asasi manusia.
Lebih lanjut dinyatakan, penjualan alat pengawasan Cellebrite masih memungkinkan terjadinya penahanan, penuntutan, dan pelecehan terhadap jurnalis. Termasuk aktivis hak-hak sipil, pembangkang, dan minoritas di seluruh dunia.
Mack mengatakan Vietnam memiliki lisensi untuk memproduksi senapan Tavor dan Galil ACE Israel. Vietnam juga melakukan kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi ke Israel. Pejabat Vietnam bertemu dengan pejabat senior Kementerian Pertahanan, mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu, dan mantan presiden Reuven Rivlin.
Sebagai tanggapan, juru bicara Cellebrite menjelaskan perusahaan memiliki kebijakan dan pembatasan lisensi ketat. "Kebijakan ini mengatur bagaimana pelanggan dapat memanfaatkan teknologi kami dan mempertimbangkan catatan hak asasi manusia dan kebijakan anti-korupsi," ujar pernyataan perusahaan.
Perusahaan mengatakan mereka tidak melakukan bisnis dengan Belarus, China, Hong Kong, Makau, Rusia, dan Venezuela. Kebijakan itu diterapkan karena kekhawatiran mengenai hak asasi manusia dan keamanan data.
Ikuti Whatsapp Channel Republika