REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal sangat jelas bahwa seluruh vaksinasi harus gratis bagi masyarakat. Dalam program vaksinasi pemerintah menargetkan 180 juta masyarakat atau 70 persen populasi penduduk dapat mengakses vaksin tersebut.

"Program vaksinasi pemerintah ini berjalan baik bahkan arahan presiden meminta ada percepatan. TNI dan Polri sekarang banyak membuka sentra vaksinasi, kami di BUMN juga pernah membuka beberapa sentra vaksinasi BUMN," ujar Erick saat wawancara dengan media televisi CNN Indonesia pada Jumat (16/7) malam.

Pun dengan program vaksinasi gotong royong. Erick mengatakan program VGR juga gratis bagi masyarakat yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam program tersebut. Gagasan ini, ucap Erick, merupakan bentuk dukungan swasta yang membantu pemerintah dalam penanganan positif dengan membeli dan memberikan secara gratis kepada seluruh pegawainya. 

"Tentu ini hal yang positif dan karena itu pemerintah melihat program ini baik, tapi ini semua gratis ya, tidak ada yang berbayar," ucap Erick. 

Erick mengatakan vaksinasi pemerintah maupun vaksinasi gotong royong merupakan upaya Indonesia dalam mempercepat vaksinasi guna mendapatkan kekebalan komunal. Seperti program vaksinasi gotong royong, Erick menegaskan vaksinasi gotong royong untuk individu pun gratis bagi para karyawan. Perbedaan hanya terletak mekanisme di lapangan. 

"Dalam beberapa kali wawancara, tidak yang pernah buat pernyataan vaksinasi berbayar terutama dari saya, kita bicara kontesnya gotong royong," ungkap Erick. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika