REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan pemerintah membatalkan vaksin berbayar individu. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat.
"Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat," kata Saleh dalam keterangannya kepada Republika, Ahad (18/7).
Dengan adanya keputusan itu, dia pun mendesak Kementerian Kesehatan dan pihak terkait untuk segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut. Menurutnya, agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm bisa dilaksanakan, maka sudah semestinya Kementerian
Kesehatan mengubah PMK 19/2021, sebab aturan kebolehan bagi individu untuk divaksin diatur jelas di dalam PMK tersebut.
Saleh menjelaskan, vaksin berbayar awalnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Artinya, jika program tersebut hendak dilanjutkan, maka pemerintah harus merevisi PMK-nya.
Selain itu perlu dipastikan juga bahwa penanggung jawab pembayaran dan biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada orang per orang. Dia mengatakan, kalau masih tetap vaksin berbayar, maka biayanya dibebankan kepada para pengusaha dan pemilik perusahaan.
Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, maka tentu tidak akan memberatkan individu-individu. Perlu juga dibuka ruang kepada pihak lain yang mau donasi. Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur.
"Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," ungkapnya.
Politikus PAN itu juga mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi. Pasalnya, WHO baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8 persen yang telah divaksin dosis pertama. Sementara, varian-varian baru Covid-19 semakin berkembang.
"Indonesia harus bekerja keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target memvaksin 181,5 juta warga, tidaklah mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah," ujarnya.
Dia menambahkan, kontribusi semua pihak perlu diapresiasi, termasuk kepada tenaga-tenaga medis. Apresiasi juga perlu diberikan kepada beberapa BUMN yang memberikan paket-paket obat dan vitamin gratis kepada masyarakat.
