REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhunzada mengatakan dia sangat mendukung penyelesain politik untuk konflik Afghanistan. Hal itu disampaikan saat Taliban tengah melancarkan serangan dan menguasai sejumlah wilayah negara tersebut.
“Terlepas dari keuntungan dan kemajuan militer, Emirat Islam (Afghanistan) sangat mendukung penyelesaian politik di negeri ini. Setiap peluang pembentukan sistem Islam, perdamaian dan keamanan yang muncul dengan sendirinya akan dimanfaatkan Emirat Islam,” kata Akhunzada lewat pesan tertulis yang dirilis pada Ahad (18/7), dikutip laman Aljazirah.
Dia mengungkapkan, Taliban berkomitmen mencari solusi untuk mengakhiri perang. Namun ia mengecam partai-partai oposisi karena membuang-buang waktu. “Pesan kami tetap bahwa alih-alih mengandalkan orang asing, mari kita selesaikan masalah kita di antara kita sendiri dan selamatkan tanah air kita dari krisis yang ada,” ujarnya.
Delegasi Taliban dan Pemerintah Afghanistan kembali melanjutkan pembicaraan damai di Doha, Qatar, pada Sabtu (17/7). Proses itu sempat terhenti sebelumnya. Saat ini Taliban diyakini telah menguasai sekitar setengah dari 400 distrik di Afghanistan. Mereka pun mengontrol beberapa akses penyeberangan perbatasan penting dan mengepung beberapa ibu kota provinsi yang vital.
Keberhasilan Taliban menguasai kembali wilayah-wilayah di Afghanistan terjadi setelah Amerika Serikat (AS) dan sekutu NATO-nya menarik pasukannya dari negara tersebut. Selama ini Washington merupakan sekutu utama Afghanistan dalam melawan serta memerangi Taliban.
Pada Februari tahun lalu, Taliban dan AS memang terlebih dulu menyepakati perjanjian damai. Salah satu poin kesepakatan adalah personel militer AS dan sekutu NATO-nya harus hengkang dari Afghanistan dalam 14 bulan jika Taliban memenuhi komitmennya. Itu menjadi salah satu kondisi yang hendak diciptakan Taliban sebelum memulai pembicaraan damai dengan Pemerintah Afghanistan.
Konflik Afghanistan dengan Taliban telah berlangsung selama dua dekade, yakni sejak 2001. Peperangan tersebut diperkirakan telah memakan setidaknya 47.600 korban jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika