REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya menyatakan pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses vaksinasi. Terutama agar masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses vaksin Covid-19.
"Kita masih dihadapkan dengan PR besar, di mana warga mendapatkan informasi yang transparan, mekanisme dan alur yang simpel sederhana. Hari ini, itu yang harus kita atur sehingga bagaimana (supaya) sinkron," kata Bima dalam paparan survei LSI, Ahad (18/7).
Di lapangan, ia mengatakan, pemerintah pusat menggalang berbagai macam aktor, memperbanyak proses vaksinasi, salah satunya melalui aplikasi Pedulilindungi. Namun persoalannya, ia mengatakan, ketika warga mendaftar melalui aplikasi tersebut maka ia berhak melakukan vaksin di mana saja. Padahal, ia mengatakan, pemerintah daerah sudah memiliki skema sendiri.
Ia mengatakan, skema tersebut, yakni vaksinasi di sentra vaksin A untuk jumlah tertentu dan diselenggarakan pada waktu tertentu. Namun, banyak orang yang mendaftar melalui aplikasi Pedulilindungi ini datang sehingga membeludak dan terjadi kerumunan.
"Ini persoalan di lapangan, ini tidak sinkron," kata Bima.
"Kita berkali-kali menghadapi persoalan ini, malah terjadi kerumunan karena warga go show dengan aplikasi ini. Akhirnya kita buat kebijakan, walaupun sudah daftar di aplikasi tetap harus booking tempat lagi," kata Bima.
Bima juga meminta agar fokus proses vaksinasi yang diperintahkan oleh pemerintah pusat agar berjalan selaras dan teratur. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, pemerintah kerap memberikan instruksi yang berpindah-pindah.
Misalnya, awalnya pemerintah daerah diminta fokus pada pelayanan publik. Saat pelayanan publik belum selesai, pemerintah daerah diminta untuk fokus pada lansia di atas 50.
Vaksinasi lansia belum selesai, pemerintah daerah kembali diminta mengalihkan fokus ke kelompok komunal tertutup seperti rusunawa, pesantren, lapas, dan asrama. Kini, pemerintah daerah juga harus mengalihkan fokus lagi kepada anak-anak dan remaja.
"Ini yang saya maksud harus seirama selaras dan terkoordinasi," kata dia.
Poin selanjutnya, Bima mengatakan, proses jangkauan vaksin. Bima berharap agar pemerintah pusat lebih transparan dengan pemda, termasuk soal pasokan dan pendistribusian vaksin.
Karena selama ini, Bima mengatakan, pemerintah daerah kerap meraba-raba kapan vaksin akan datang, berapa banyak yang akan datang, dan berapa banyak yang akan diberikan pemerintah pusat untuk warganya.
"Sekarang kita tahu bahwa ada Sinovac sekian juta, Moderna sekian juta, ada yang lain juga. Ini saya kira butuh kejelasan alokasi untuk daerah kapan datangnya, berapa banyak, dan sebagainya. Kota Bogor mengalokasikan cukup besar hampir Rp 80 miliar untuk mendukung pelaksanaan vaksin ini," kata Bima.
Persoalannya, ia mengatakan, distribusi vaksin tidak lagi ke pemerintah kota atau daerah, tetapi langsung ke TNI, Polri, Ormas. Padahal, tenaga kesehatan tetap dari pemda setempat yang menyiapkan.
"Saya kira bagus untuk memperluas jangkauan penerima vaksin, tapi persoalannya adalah nakes kan dari kita. Jadi, ini kalau tidak disiapkan dengan serius, tidak akan memperluas cakupan vaksin atau mempercepat, karena sama juga kita yang menyiapkan nakesnya. Artinya, ini harus sinkron semua," kata Bima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika