REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, M Fauzi Ridwan, Uji Sukma Medianti
Saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (19/7) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku memahami, ada aspirasi masyarakat yang meminta agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Namun, menurut Presiden, hal tersebut bisa dilakukan jika kasus penularan Covid-19 sudah rendah dan kasus dengan gejala berat yang masuk ke rumah sakit juga sudah rendah.
"Bayangkan, kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, lalu rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini," ujar Jokowi.
Jokowi memang tidak menyinggung apakah dirinya telah memutuskan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang akan berakhir pada 20 Juli 2021. Namun, pernyataannya kepada kepala daerah itu seperti sinyal bahwa, Jokowi enggan untuk terburu-buru mencabut status PPKM darurat.
Presiden Jokowi menegaskan, dibutuhkan kepemimpinan kuat di lapangan, yang bisa bergerak cepat dan responsif, untuk menghadapi pandemi Covid-19. Presiden meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati,maupun wali kota, untuk fokus pada penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini mengalami lonjakan akibat varian Delta.
"Saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang didukung oleh seluruh jajaran forkopimda agar semuanya fokus pada masalah ini, baik sisi Covid-19-nya maupun sisi ekonomi. Manajemen serta pengorganisasian adalah kunci. Saya minta semua mesin organisasi dijalankan dengan sebaik-baiknya," kata Presiden.
Kepala Negara juga menegaskan kembali pentingnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama menjaga jarak dan memakai masker. Hal tersebut merupakan salah satu dari dua kunci utama menyelesaikan pandemi Covid-19 selain vaksinasi.
"Kuncinya sebetulnya hanya ada dua sekarang ini. Hanya ada dua. Mempercepat vaksinasi. Sekali lagi, mempercepat vaksinasi. Yang kedua, kedisplinan protokol kesehatan utamanya masker, pakai masker," katanya.
Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang didukung oleh jajaran Forkopimda betul-betul semuanya fokus dan bertanggung jawab pada semua ini. "Pemerintah pusat akan memberikan dukungan," katanya.
In Picture: PPKM Darurat: Polisi Halau Pesepeda di Jalan Dago
Beberapa kepala daerah pada Senin (19/7) telah memberikan pernyataan terkait PPKM darurat. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat, kepala daerah menyatakan daerah keberatan jika pemerintah pusat untuk tidak memperpanjang PPKM darurat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo misalnya, ia berpendapat pemerintah pusat harus mendengarkan suara dari rakyat terkait dengan adanya kemungkinan perpanjangan PPKM darurat.
"Kalau PPKM darurat diperpanjang dengan pola yang sama seperti ini, masyarakat berat, saya minta pemerintah harus mendengarkan suara masyarakat," kata Ganjar Pranowodi Semarang, Senin.
Menurut Ganjar, jika PPKM darurat akan diperpanjang, pemerintah pusat harus mencari cara-cara yang lebih halus meskipun semua diperketatnamun tidak boleh seperti saat ini. Ia mencontohkan warung dan restoran tetap boleh melayani makan di tempat dengan catatan harus taat protokol kesehatan dan tidak boleh abai.
"Boleh saja warung melayani makan di tempat asal taat prokes. Kalau melanggar dikasih peringatan, ngeyelya ditutup, tapi makannya bisa diatur, itu menurut saya lebih soft," ujarnya.
Ganjar mengaku melihat sendiri bagaimana beratnya penerapan PPKM darurat di kalangan pedagang kecil.
"Aku yo ora tegel (saya tidak tega), bagaimana ada orang jualan pecel, yang duduk di situ teman-teman ojol, tukang becak. 'Kan kasihan, mereka tidak bisa kalau beli makanan kemudian di makan di tempat lain. 'Kan mereka orang yang kerjanya keliling," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, jika PPKM darurat diperpanjang,mungkin pemerintah memperbolehkan warung melayani makan di tempat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
"Kalau mereka jualan di trotoar, misalnya, ya sudah makan di situ dikasih jarak dengan gambar silang-silang. Menurut saya itu kompromi yang bagus," katanya.
Terkait dengan penutupan mal, Ganjar juga mengusulkan agar mal tetap boleh buka asalkan prokes ketat. Kalau ada pengunjung yang tidak pakai masker, serta tidak ada pembatasan jumlah pengunjung, akan langsung ditutup.
"Jadi, itu sebenarnya cara-cara yang bisa dilakukan kalau mau diperpanjang karena jeritan masyarakat mengatakan itu berat," ujarnya.
Menyinggung soal kesiapan Pemprov Jateng terkait bantuan untuk warga selama PPKM darurat, Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan skenario refocusing. Namun, pihaknya masih melihat kondisi di lapangan karena bantuan dari pusat dan kabupaten sudah ada yang diberikan.
"Makanya, saya ajak bicara kades/lurah serta bupati/wali kota untuk menyiapkan refocusing. Kami sudah siapkan skenario itu, ya, memang berat, sih, tetapi mau tidak mau pemerintah harus siap," katanya.
