Selasa 20 Jul 2021 09:02 WIB

Demokrat: Presiden Salah Tugaskan Menteri Urus Covid-19

Seharusnya Presiden Jokowi turun tangan memimpin langsung penangan Covid-19.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita
Partai Demokrat menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru tentang rendahnya angka kepuasan kinerja Jokowi menangani pandemi Covid-19. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai hal itu terjadi karena presiden salah mendelegasikan menteri yang tangani covid-19. (Ilustrasi Virus Covid-19)
Foto: Pixabay
Partai Demokrat menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru tentang rendahnya angka kepuasan kinerja Jokowi menangani pandemi Covid-19. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai hal itu terjadi karena presiden salah mendelegasikan menteri yang tangani covid-19. (Ilustrasi Virus Covid-19)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru tentang rendahnya angka kepuasan kinerja Jokowi menangani pandemi Covid-19. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai hal itu terjadi karena presiden salah mendelegasikan menteri yang tangani covid-19.

Pemerintah menunjuk Menko bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai koordinator PPKM Darurat. "Padahal isu covid-19 adalah isu kesehatan yang berada di bawah koordinasi Menko PMK Pak Muhadjir Effendy," kata Kamhar, Selasa (20/7).

Baca Juga

Kamhar mengatakan pendelegasian tersebut menunjukan pemerintah menempatkan isu kesehatan menjadi subordinasi isu ekonomi. Padahal, masalah ekonomi yang terjadi hanyalah akibat dari masalah kesehatan.

"Pemerintah gagal mengidentifikasi mana asap mana api sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan pun menjadi bias, tak efektif," ujarnya.