REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru tentang rendahnya angka kepuasan kinerja Jokowi menangani pandemi Covid-19. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai hal itu terjadi karena presiden salah mendelegasikan menteri yang tangani covid-19.
Pemerintah menunjuk Menko bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai koordinator PPKM Darurat. "Padahal isu covid-19 adalah isu kesehatan yang berada di bawah koordinasi Menko PMK Pak Muhadjir Effendy," kata Kamhar, Selasa (20/7).
Kamhar mengatakan pendelegasian tersebut menunjukan pemerintah menempatkan isu kesehatan menjadi subordinasi isu ekonomi. Padahal, masalah ekonomi yang terjadi hanyalah akibat dari masalah kesehatan.
"Pemerintah gagal mengidentifikasi mana asap mana api sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan pun menjadi bias, tak efektif," ujarnya.
Selain itu, Kamhar juga memandang pemerintah terlalu 'economic minded' menyikapi covid-19. Kegagalan fokus tersebut membuat ekonomi dan kesehatan sama-sama terpukul
"Kekecewaan ini yang terekam sebagai ekspresi publik melalui survei LSI," ucapnya.
Menurutnya, seharusnya Presiden Jokowi turun tangan memimpin langsung penangan Covid-19. Apalagi terkesan saat ini, pemerintah cenderung menempatkan persoalan Covid-19 pada persoalan utak-atik angka-angka atau akrobat angka-angka.
"Ini harus dihindari. Untuk urusan lain masih bisa bermanuver dengan angka-angka, tapi tidak untuk Covid-19 karena ini menyangkut nyawa manusia, menyangkut hak hidup warga negara yang mesti dijamin," tuturnya.
Sebelumnya, dalam hasil sigi yang dilakukan kajian Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19 hanya 43 persen. Angka tersebut diketahui paling rendah selama pandemi Covid-19 berlangsung.
"Tingkat kepercayaan pada Presiden untuk menangani wabah selama empat bulan terakhir turun dari 56,5 persen menjadi 43 persen," kata Djayadi dalam rilis survei secara virtual oleh LSI, Ahad (18/7/).
Ikuti Whatsapp Channel Republika