REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sejumlah rumah sakit di Kota Bogor, Jawa Barat, menerima bantuan 100 unit oksigen konsentrator. Pada tahap pertama distribusi, masing-masing rumah sakit menerima lima hingga enam unit.
Beberapa rumah sakit yang menerima bantuan oksigen konsentrator tersebut, yakni RS Ummi, RS Islam, RS Salak, RSIA Sawojajar. Bantuan oksigen konsentrator untuk rumah sakit lainnya akan didistribusikan pada tahap berikutnya.
Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, jumlah oksigen konsentrator yang diperuntukkan bagi pasien Covid-19 bergejala ringan ini akan bertambah ke depannya. “Hari ini Satgas mulai membagikan 100 unit oksigen konsentrator bantuan dari Pak Luhut (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan) kepada rumah sakit yang membutuhkan untuk pasien gejala ringan. Nanti akan Ada tambahan lagi, Insya Allah,” ujarnya, Selasa (20/7).
Oksigen konsentrator ini dapat mengonversi udara menjadi oksigen medis hanya dengan disambungkan ke aliran listrik. Alat ini memiliki kapasitas 5-10 liter per menit sehingga dapat menggantikan peran tabung oksigen di ruang-ruang isolasi di rumah sakit.
“Apabila stok bertambah nanti, Insya Allah alat ini juga bisa dipinjamkan bagi warga yang membutuhkan di pusat isolasi ataupun di rumah mereka masing-masing,” kata Bima Arya.
Saat ini, Bima Arya mengatakan, kebutuhan oksigen di rumah sakit Kota Bogor masih tinggi tetapi pasokan masih belum maksimal. Karena itu, Satgas Covid-19 Kota Bogor terus berikhtiar menambah pasokan tabung oksigen melalui berbagai sumber bantuan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti mengatakan, DPRD mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk membentuk satgas oksigen di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebab, pandemi Covid-19 merupakan bencana yang tidak biasa.
“Karena ini bencana extraordinary sehingga dinkes bisa fokus pada tracing dan treatment, sedangkan BPBD memastikan pasukan oksigen aman,” kata Endah.
Politikus PKS ini juga meminta agar Pemkot segera melakukan refocusing anggaran agar bisa dilakukan penganggaran tabung oksigen kecil untuk di stok di masing masing puskesmas. "Pemkot juga bisa memaksimalkan dana CSR, lalu berkomunikasi juga dengan provinsi dan BUMD provinsi. Kalau perlu dana CSR dari perusahaan bisa difokuskan ke satgas untuk pengadaan oksigen dan obat,” jelasnya.
Menurut Endah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengutak-atik anggaran selama PPKM Darurat diberlakukan. "Landasannya ada di Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 mengatur kepala daerah mendanai PPKM Darurat lewat APBD. Kepala daerah diberi kewenangan untuk mengubah alokasi APBD jika butuh dana tambahan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika