Rabu 21 Jul 2021 12:12 WIB

Israel Marah Unilever Setop Jual Es Krim di Area Pendudukan

Ben & Jerry's: menjual produk di area pendudukan tidak sesuai nilai perusahaan

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nur Aini
Logo unilever
Foto: wikipedia
Logo unilever

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel memperingatkan perusahaan raksasa Unilever Plc pada Selasa (20/9) tentang konsekuensi akibat keputusan anak perusahaan Ben & Jerry's untuk berhenti menjual es krim di wilayah yang diduduki Israel. Israel juga mendesak Amerika Serikat (AS) untuk menerapkan undang-undang anti-boikot.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett melakukan panggilan telepon dengan CEO Unilever Alan Jope. Dia menyebut langkah itu sebagai tindakan anti-Israel yang mencolok.

Baca Juga

"Secara agresif melawan tindakan boikot yang menargetkan warga sipil," kata pernyataan kantor perdana menteri.

Pengumuman pengentian penjualan produk es krim di wilayah yang diduduki mengikuti tekanan pro-Palestina pada perusahaan yang berbasis di Vermont. Perusahaan itu membuka isnisnya di Israel dan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang ditangani sejak 1987 melalui mitra pemegang lisensi, Ben & Jerry's Israel.

Ben & Jerry's  mengatakan menjual produknya di wilayah Palestina yang diduduki tidak konsisten dengan nilai-nilainya pada awal pekan ini. Secara global dan merujuk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, permukiman Israel di tanah Palestina ilegal.

Pengumuman Ben & Jerry mengatakan bahwa perusahaan itu akan tetap berada di Israel di bawah pengaturan yang berbeda, tanpa penjualan di Tepi Barat. Posisi itu ditegaskan kembali dalam pernyataan terpisah yang dikeluarkan oleh Unilever sendiri pada hari yang sama.

Perusahan yang berbasis di South Burlington, Vermont, dikenal karena komitmennya terhadap keadilan sosial yang baru digaungkan. Beberapa isu yang menjadi perhatiannya termasuk sangat mendukung gerakan Black Lives Matter, hak-hak LGBTQ+, dan reformasi keuangan kampanye pemilihan.

Perusahan itu diakuisisi oleh Unilever pada 2000 dalam kesepakatan yang memungkinkan untuk beroperasi dengan otonomi lebih dari anak perusahaan lainnya. Perjanjian itu termasuk memberikan kekuatan hukum kepada dewan independen untuk membuat keputusan atas misi sosial, integritas merek, dan kebijakan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menolak untuk menanggapi keputusan Ben & Jerry dengan menyebutnya tindakan perusahaan swasta. Namun dia mengulangi penentangan pemerintah Joe Biden terhadap gerakan boikot, divestasi, dan sanksi global (BDS) yang berupaya mengisolasi Israel atas perlakuannya terhadap Palestina.

"Kami dengan tegas menolak gerakan BDS, yang secara tidak adil memilih Israel," kata Price dalam jumpa pers reguler. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement