REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memuji Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang berani mengakui kesalahannya. Luhut sempat meminta maaf karena kebijakan PPKM Darurat belum maksimal.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan partainya memandang secara positip terhadap permintaan maaf yang diutarakan oleh Luhut. "PPP berharap bahwa permintaan maaf seperti itu bagaimanapun menunjukkan kebesaran jiwa pejabat publik yang mudah-mudahan akan menjadi stepping stone (batu pijakan) untuk memperbaiki kerja-kerja jajaran pemerintahan dalam menanggulangi pandemi covid," kata Arsul dalam keterangan pers, Rabu (21/7).
Arsul mengajak Luhut dan pejabat lainnya membuka pintu agar siap menerima masukan dari masyarakat. Dia berpesan jangan semua masukan masyarakat diabaikan Luhut. Menurutnya, Luhut hanya perlu menghiraukan pesan-pesan provokatif tanpa solusi.
"PPP setuju agar kalangan pemerintahan tidak perlu mendengar mereka yang kerjanya hanya menyalah-nyalahkan, memprovokasi tapi tidak menyampaikan alternatif kebijakan," ujar anggota DPR RI tersebut.
Selain itu, Arsul menyarankan, Luhut supaya mengikuti saran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai pelibatan dokter-dokter baru dalam penanganan Covid-19.
"Misalnya diusulkan IDI bahwa 3.500-an dokter baru bisa dilibatkan sebagai nakes (tenaga kesehatan) baru untuk percepatan vaksinasi dan kerja penanggulangan covid lainnya," ucap Arsul.
Arsul memperoleh informasi bahwa para dokter baru terhambat kerjanya karena aturan Kemendikbud. Salah satu aturannya yaitu dokter hanya bisa bekerja praktik setelah lulus uji kompetensi Kemendikbud.
"Di masa pandemi ini kan tidak bisa pakai paradigma dan aturan masa normal mestinya," pungkas Arsul.
Sebelumnya, Luhut minta maaf jika pelaksanaan PPKM Darurat hingga saat ini belum optimal. Namun, sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali, dia juga meminta masyarakat kompak dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (17/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika