REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Satgas Pusat Covid-19 mengungkapkan bahwa berdasarkan data sepekan terakhir, warga di hampir separuh kelurahan yang ada di DKI Jakarta terpantau tidak patuh melaksanakan protokol kesehatan menjaga jarak. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak pun tidak membantah hal tersebut.
Menurut Johnny, apa yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 itu memang benar terjadi. Ia mencontohkan, hal serupa kerap kali dia temui di sekitar lokasi tempatnya tinggal, yakni Kelurahan Lagowa, Jakarta Utara.
“Tiap sore saya olahraga, jalan kaki, masuk dari gang ke gang. Saya ketemu tuh bapak-bapak berkumpul ada enam orang, ngopi, enggak pakai masker, enggak jaga jarak. Ibu-ibunya juga demikian, apalagi anak-anaknya,” kata Johnny saat dihubungi republika.co.id, Rabu (21/7).
Ia menuturkan, upaya untuk menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 di Ibu Kota, ICU, tenaga kesehatan, dan sebagainya memang hal yang penting dalam penanganan pandemi virus corona ini. Namun, Johnny menilai, di sisi lain, Pemprov DKI tidak berupaya untuk menggerakkan masyarakat untuk menyadari pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Bahkan dia menyebut, Satgas Covid-19 yang berada di tingkat RT dan RW pun tidak berjalan dengan baik.
“Selama ini katanya dibentuk satgas-satgas RT, RW, tapi itu enggak jalan. Padahal saya sudah katakan, enggak akan mampu pemerintah kita ini, apalagi Pemprov DKI Jakarta mengatasi (pandemi Covid-19) ini kalau hanya dari sisi pandangan pemprov, harus ada partisipasi dari masyarakat. Kita ajak gitu lho,” kata dia.
Anggota Fraksi PDIP ini berujar, keterlibatan dari seluruh golongan masyarakat dalam mengendalikan penyebaran virus corona merupakan hal yang penting. Sebab, ia menduga, saat ini sebaran virus corona bukan lagi pada level perkantoran maupun mal, melainkan di tingkat permukiman warga. Sehingga penularannya lebih cepat dan mudah.
“Sekarang ini levelnya (penularan virus corona) ada di perkampungan, khususnya di masyarakat ekonomi bawah itu. Makanya ada PPKM Mikro, di level RW, bahkan sudah di perumahan, di rumah tangga. Jadi artinya, kemungkinan kita tertular itu lebih gampang,” ujarnya.
Oleh karena itu, Johnny menjelaskan, Pemprov DKI perlu melakukan pendekatan terhadap warga, khususnya di permukiman padat penduduk untuk mengedukasi pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. Ia menyebut, hal ini tidak hanya dapat dilakukan dengan menggerakkan Satgas Covid-19 di tingkat RT maupun RW, tetapi juga menggandeng tokoh masyarakat, hingga tokoh agama setempat.
“Tidak cukup hanya RT-RW, tapi juga libatkan posyandu, dasawisma, ibu-ibu jumantik, dan tokoh masyarakatnya. Kita bikin semacam pengawasan keliling di setiap RW, seperti siskamling. Kita pernah punya reputasi yang baik untuk itu,” tutur dia.
“Pemprov juga seharusnya lebih fokus ke situ. Karena menurut saya, sumbangan yang paling besar, sampai di Jakarta, sampai 13 ribu kasus dalam sehari, artinya dari situ kita jaga terus warga di sekitar rumah. Mau kita tambah tempat isolasi mandiri, seperti di Wisma Atlet, Rusun Nagrak, Asrama Haji, itu tidak akan mampu mengatasi kalau di hulunya tidak juga kita selesaikan,” katanya menjelaskan.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, masyarakat di hampir separuh kelurahan di DKI Jakarta terpantau tak patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan menjaga jarak. DKI menjadi provinsi dengan kelurahan paling banyak yang tidak patuh menjaga jarak.
“Untuk desa kelurahan yang tidak patuh menjaga jarak, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kelurahan yang paling banyak, yaitu 48,26 persen atau hampir setengah kelurahan di DKI Jakarta masyarakatnya tidak patuh dalam menjaga jarak,” kata Wiku dalam konferensi pers, Selasa (20/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika