REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Sebuah laporan internal yang bocor menyatakan Uni Eropa (UE) akan mengirim misi militer ke Libya untuk memperkuat pengaruh blok itu sebagai negara adidaya asing.
Makalah internal dari dinas luar negeri UE tertanggal 1 Juli dilihat oleh EUobserver yang berbasis di Brussels menyatakan, proses perdamaian Libya membutuhkan pelucutan senjata skala besar, ditambah dengan demobilisasi, reintegrasi pejuang, serta reformasi sektor keamanan mendasar.
Uni Eropa akan menyelesaikan rencana untuk operasi skala besar di Afrika Utara dalam beberapa bulan mendatang. Langkah itu bertujuan untuk mengakhiri perdagangan manusia dan senjata di wilayah tersebut.
"Dalam konteks ini, keterlibatan CSDP [Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Umum] militer Uni Eropa harus ... dipertimbangkan agar tidak menyerahkan seluruh bidang kegiatan di domain militer ke negara ketiga," ujar laporan tersebut dikutip dari Middle East Monitor.
Laporan itu menggarisbawahi bahwa pihak berwenang Libya menyatakan perlunya dukungan UE di perbatasan Libya, termasuk di selatan. Strategi itu dapat membuka kemungkinan memperoleh hak penerbangan untuk aset pengawasan udara UE atas wilayah Libya jika pihak berwenang Libya setuju.
Libya baru-baru ini memiliki perkembangan positif menyusul terobosan dengan partai-partai rival menyetujui otoritas eksekutif baru yang bersatu pada 5 Februari. Kerja sama antarkelompok itu akan memerintah menjelang pemilihan nasional. Libya berharap pemerintah baru akan mengakhiri perang saudara bertahun-tahun yang telah melanda negara itu sejak penggulingan dan pembunuhan orang kuat Muammar al-Qaddafi pada 2011.