REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meminta maaf kepada rakyat ketika berbuat salah atau tidak mampu mengemban tugas dinilai belum menjadi budaya di kalangan pejabat Indonesia. Begitu pun budaya mundur dengan sukarela dari jabatan yang diembannya.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mencontohkan negara maju seperti Jepang sudah lama terbangun tradisi pejabat meminta maaf sekaligus mundur dari jabatannya jika gagal melaksanakan tugasnya. Budaya itu belum muncul di Indonesia. Menurutnya, meminta maaf bagi pejabat saja rasanya berat, apalagi mau mundur dengan sukarela.
"Oleh karenanya, ada pejabat Indonesia berani meminta maaf merupakan sebuah kemajuan," ujar Karyono kepada Republika.co.id, Rabu (21/7).
Karena itu, Karyono berpendapat permintaan maaf yang disampaikan pejabat kepada rakyat perlu dibudayakan. Menurut dia, fenomena ini yang terjadi karena pejabat merasa gagal dalam menangani pandemi Covid-19 patut diapresiasi. Pasalnya, jarang sekali pejabat meminta maaf kepada publik meskipun berkali-kali gagal mengemban amanat rakyat.
Ia pun mengapresiasi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang berani melakukannya. Menurut dia, meminta maaf belum menjadi budaya di negeri ini. "Karenanya keberanian pejabat untuk meminta maaf perlu dibudayakan agar menjadi contoh bagi masyarakat," kata Karyono.
Karyono menilai tidak cukup dengan permintaan maaf, tetapi harus disertai dengan niat tulus untuk memperbaiki kinerjanya dan tidak mengulang lagi kegagalan. Namun menurutnya, jika gagal dua atau tiga kali berturut-turut maka perlu dibangun tradisi mundur bagi pejabat yang gagal.
"Tujuannya untuk membangun tradisi bertanggung jawab agar kegagalan tidak terulang kembali di masa depan," ucap Karyono.
Sebelumnya, Luhut minta maaf jika pelaksanaan PPKM Darurat hingga saat ini belum optimal. Namun, sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali, ia juga meminta masyarakat kompak dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (17/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika